JAKARTA, 17 Juli 2025 – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, mengapresiasi capaian Presiden Prabowo Subianto dalam lawatannya ke sejumlah negara, yang dinilai berhasil memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional.
Menurut Tamsil, kehadiran Presiden dalam forum KTT BRICS, pertemuan dengan Uni Eropa, serta capaian dalam negosiasi tarif ekspor dengan mantan Presiden AS Donald Trump, menunjukkan langkah politik luar negeri yang cerdas dan strategis di tengah dinamika dunia multipolar.
Tamsil menyebut keputusan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS sebagai anggota penuh sejak awal 2025, mencerminkan arah kebijakan luar negeri non-blok yang bebas dan aktif. BRICS dipandang sebagai forum global yang memperkuat posisi negara berkembang dalam peta kekuatan ekonomi dunia.
Lebih lanjut, Tamsil menilai kesuksesan Presiden menurunkan tarif ekspor ke AS, dari 32% menjadi 19%, merupakan bukti peran aktif Indonesia yang kian diperhitungkan secara internasional. Penurunan tarif ini diyakini berdampak positif bagi ekonomi daerah, mengingat banyak komoditas ekspor Indonesia ke AS berasal dari sektor industri, pertanian, perikanan, dan perkebunan di daerah.
Terkait persepsi keliru soal pernyataan Trump tentang akses penuh AS ke Indonesia, Tamsil menegaskan bahwa yang dimaksud adalah penghapusan tarif untuk barang masuk dari AS—bukan akses bebas terhadap sumber daya Indonesia. Ia menekankan bahwa tarif adalah alat proteksi, sedangkan akses pasar ditentukan oleh daya saing.
Tamsil juga menyoroti pentingnya kebijakan domestik dalam memperkuat industri lokal agar mampu bersaing di pasar global, termasuk pasar AS. Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan industrialisasi dalam negeri agar tarif 19% tidak menjadi hambatan berarti.
Namun, ia juga mengingatkan potensi dampak negatif dari tarif nol persen terhadap impor produk pertanian dari AS. Ia meminta pemerintah berhati-hati agar tidak melemahkan ketahanan pangan nasional dan mengganggu hilirisasi pertanian lokal.
Sebagai Wakil Ketua DPD RI bidang ekonomi dan pembangunan, Tamsil menegaskan bahwa keberhasilan kerja sama internasional harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat daerah. Oleh karena itu, DPD RI memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap langkah kebijakan luar negeri pemerintah pusat selaras dengan penguatan kapasitas dan potensi ekonomi lokal.
"Inilah saatnya politik luar negeri dan pembangunan daerah bergerak dalam satu arah yang terintegrasi," tutup Tamsil Linrung. (Cik)
