IKOBENGKULU.COM– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Bengkulu resmi dikukuhkah oleh DPP HNSI, yang dilanjutkan dengan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI di tingkat Kabupaten/Kota, Senin (03/01/2025). Acara yang mengusung tema Nelayan Sejahtera, Negara Kuat ini turut dihadiri oleh Plt. Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, Ketua HNSI Provinsi Bengkulu, H. Adhar, Sekjen HNSI LydiaAssegaf, dan Staf Ahli Menteri Agus Suherman.
Kolaborasi HNSI dan Pemerintah untuk Kesejahteraan Nelayan
Dalam sambutannya, Plt. Gubernur Rosjonsyah menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan organisasi nelayan guna meningkatkan kesejahteraan mereka. “Kami berharap HNSI dapat berkolaborasi dengan pemerintah, terutama dalam mendukung program nasional seperti penyediaan makanan gratis yang juga mencakup sektor perikanan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti perlunya digitalisasi bagi nelayan untuk meningkatkan efisiensi dan nilai ekonomi hasil tangkapan. “Nelayan harus beradaptasi dengan teknologi agar hasil tangkapan lebih berkualitas. Jangan hanya menangkap ikan penghuni karang yang berwarna-warni tetapi bukan ikan ekspor. Teknologi sangat penting dalam meningkatkan daya saing perikanan kita,” tambahnya.
Fokus HNSI pada Pelestarian Lingkungan dan Infrastruktur
Ketua HNSI Provinsi Bengkulu, H. Adhar, menyampaikan bahwa organisasi ini berkomitmen menjalankan program strategis guna mendukung nelayan lokal. “Kami akan terus berupaya menjaga lingkungan dengan menanam mangrove, mencegah abrasi, serta melestarikan ekosistem pesisir. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan juga menjadi prioritas,” jelasnya.
Ia juga berharap adanya sinergi yang lebih erat antara HNSI dan pemerintah dalam menjalankan program yang berpihak pada nelayan. “Nelayan membutuhkan dukungan, baik dalam edukasi maupun kebijakan yang berpihak. Dengan adanya HNSI, pemerintah diharapkan dapat lebih mudah menyalurkan program yang bermanfaat langsung bagi nelayan,” katanya.
Tantangan Nelayan Bengkulu: Kapal Kecil dan Kuota BBM
Dalam kesempatan ini, H. Adhar juga mengungkapkan beberapa kendala utama yang dihadapi nelayan Bengkulu, salah satunya keterbatasan alat tangkap dan kapal berukuran besar. “Di perairan Bengkulu, ikan tuna merupakan komoditas utama, namun ironisnya yang menangkap justru nelayan dari luar daerah seperti Bali, Padang, dan Jawa karena kapal nelayan lokal masih berukuran kecil dan tidak mampu menjangkau laut lepas,” ungkapnya.
Selain itu, HNSI juga mendorong pemerintah untuk menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi bagi nelayan. “Saat ini kuota BBM subsidi sering habis sebelum akhir bulan. Kami berharap agar setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPDN) mendapatkan tambahan kuota minimal 200 KL agar cukup memenuhi kebutuhan nelayan,” tegasnya.
HNSI Bengkulu sebagai Wadah Perlindungan dan Edukasi Nelayan
Saat ini, jumlah nelayan yang tergabung dalam HNSI di Provinsi Bengkulu mencapai 26.700 orang. Dengan adanya pengukuhan pengurus baru, diharapkan organisasi ini dapat menjadi wadah bagi nelayan untuk memperoleh perlindungan, edukasi, serta akses terhadap kebijakan pemerintah yang mendukung kesejahteraan mereka.
Acara ini menjadi momentum penting bagi nelayan Bengkulu untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam sektor perikanan. Sinergi antara pemerintah, HNSI, dan masyarakat nelayan diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi industri perikanan di Bengkulu.***
