IKOBENGKULU.COM– Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menghadiri kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Hukum Tahun 2025, Selasa (7/1/2025), di Graha Pengayoman, Jakarta.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Sasmita, turut menjadi perwakilan Kepala Kantor Wilayah untuk melakukan Penandatanganan Komitmen Bersama Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.
Acara ini dirangkaikan dengan berbagai agenda penting lainnya, seperti Penandatanganan Perjanjian Kinerja, Pencanangan Resolusi Tahun 2025, serta Peluncuran Transformasi Digital Kementerian Hukum.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menekankan bahwa Zona Integritas bukan hanya sekadar simbol, melainkan langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. "Zona Integritas merupakan pilar penting dalam reformasi birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik dan mencegah korupsi," ujar Supratman.
Lebih lanjut, ia meluncurkan Resolusi Kementerian Hukum Tahun 2025 yang mencakup tiga pilar utama:
1. Memperkuat tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan regulasi yang berkualitas dan berkeadilan;
3. Memberikan pelayanan publik yang berkepastian hukum dan berdampak positif.
Supratman mengajak seluruh jajaran Kementerian Hukum untuk menjadikan pencanangan ini sebagai tonggak awal menuju reformasi yang lebih baik.
"Saya optimis, dengan kerja sama dan semangat kolektif, kita mampu mewujudkan target-target yang telah ditetapkan," tambahnya.
Kehadiran Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan integritas birokrasi. Sasmita menyampaikan bahwa Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu siap menjalankan resolusi dan mendukung transformasi yang dicanangkan. Dengan pencanangan ini, Kemenkumham berharap dapat menciptakan birokrasi yang lebih bersih, transparan, dan melayani, sekaligus membawa manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia. ***
