KEPAHIANG, Ikobengkulu.com– Bupati Kepahiang, Dr. Ir. Hidayatullah Sjahid, MM, IPU, memberikan arahan tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk menghindari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta pungutan liar. Ia meminta ASN menjadi contoh dalam memberikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
“Pemerintah Kabupaten Kepahiang harus menjadi teladan dalam memberantas KKN dan pungutan liar yang merugikan negara,” tegas Bupati saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) UPP Kabupaten Kepahiang di Ballroom Hotel Shandyka, Kamis (31/10).
Mendorong Transparansi hingga Tingkat Desa
Bupati Hidayatullah menekankan bahwa teladan baik dari ASN dapat menular hingga ke tingkat pemerintah desa. Menurutnya, pelayanan publik yang transparan dan bebas dari pungutan liar harus menjadi standar di setiap tingkatan pemerintahan.
“Jika kita memberikan contoh yang baik dalam melayani masyarakat, ini akan menjadi inspirasi bagi pemerintah desa untuk menerapkan pelayanan publik yang akuntabel dan transparan,” ujarnya.
Inovasi dalam Pencegahan Pungutan Liar
Bupati juga meminta Satgas Siber Pungli UPP Kabupaten Kepahiang untuk terus berinovasi dalam mencegah terjadinya pungutan liar. Ia menegaskan bahwa upaya preventif menjadi kunci utama untuk menciptakan lingkungan pelayanan publik yang bersih.
“Inovasi dan terobosan dalam mencegah pungutan liar harus menjadi fokus utama Satgas. Langkah ini sangat penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas tanpa ada tekanan atau pungutan tidak resmi,” kata Hidayatullah.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Kepahiang
Sebagai bupati dua periode, Hidayatullah berkomitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional di Kabupaten Kepahiang. Ia juga berharap kerja sama yang solid antara OPD dan Satgas Siber Pungli dapat memaksimalkan pemberantasan pungli demi kesejahteraan masyarakat. (ads)
