IKOBENGKULU.COM - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengembangkan program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) untuk memberikan arahan dan pedoman bagi penanggung jawab serta pengelola pendidikan dalam membangun wawasan kependudukan. Program ini menjadi salah satu kebijakan dan strategi dalam jalur pendidikan formal.
Tujuan dari program ini adalah untuk menumbuhkan wawasan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa mengenai pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, yang dikenal dengan istilah Bangga Kencana. Sejak beberapa tahun lalu, BKKBN bersama pemerintah daerah setempat telah mengembangkan puluhan Sekolah Siaga Kependudukan di berbagai kabupaten di Bengkulu. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan "Sense Kependudukan," yaitu kesadaran dan empati terhadap kondisi kependudukan sejak dini.
"Di Bengkulu, terdapat 21 Sekolah Siaga Kependudukan. Di Kabupaten Seluma ada empat sekolah, di Bengkulu Utara ada tiga sekolah, sementara di Kabupaten Lebong dan Mukomuko masing-masing baru dibentuk satu sekolah. Di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kepahiang, Kaur, dan Bengkulu Tengah, masing-masing ada dua sekolah," ungkap Siti Hajar Lestari, SKM, anggota Tim Kerja 3 BKKBN Bengkulu, kepada pewarta di Bengkulu, Rabu (6/11).
Pendirian sekolah-sekolah tersebut dilatarbelakangi oleh persoalan kependudukan yang cukup kompleks, yang membutuhkan upaya pengendalian melalui program seperti SSK. Program ini mengintegrasikan pendidikan kependudukan dalam kurikulum, baik dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
Siti Hajar menambahkan bahwa program ini juga bertujuan untuk menjadikan siswa sebagai agen perubahan (*agent of change*). Dengan fokus pada siswa tingkat SMA yang berada pada usia rawan masalah kependudukan, diharapkan melalui program ini dapat ditumbuhkan kesadaran tentang kependudukan sejak dini.
Untuk mendukung pencapaian sasaran program SSK, baru-baru ini telah dilaksanakan sosialisasi program SSK tingkat Provinsi Bengkulu, yang dihadiri oleh 50 peserta yang terdiri dari berbagai unsur pengelola program, termasuk Dinas Pendidikan, OPD KB, dan PKB dari kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu.
