IKOBENGKULU.COM - Dalam upaya mendorong bisnis yang berkelanjutan dan berkeadilan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Strategi Nasional Bisnis dan HAM pada Selasa, 02 Juli 2024.
Acara yang berlangsung di Ruang Soekarno ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu, Bapak Santosa, dengan dukungan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bapak Andrieansjah, serta Kepala Divisi Pemasyarakatan, Bapak Teguh Wibowo.
Acara ini juga dihadiri secara virtual oleh Direktur Kerjasama Hak Asasi Manusia, Ibu Harniati, dan narasumber dari Direktorat Jenderal HAM, Bapak Ichwan Milano.
Secara langsung, acara dihadiri oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, H. Nandar Munadi, yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, serta Kadis Koperasi dan UMKM Provinsi Bengkulu, Bapak Karmawanto, Kepala Dinas PMD Provinsi Bengkulu, B Siswanto, dan anggota Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi Bengkulu.
"Kemenkumham mendorong pelaku bisnis untuk tetap mengutamakan aspek pemenuhan Hak Asasi Manusia. Bisnis yang mengabaikan HAM dampaknya akan sangat buruk, baik itu untuk pekerjanya, masyarakat sekitar, lingkungan, maupun reputasi perusahaan itu sendiri, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang," ujar Harniati dalam sambutannya.
Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia merupakan kebijakan nasional yang menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjalankan kegiatan usaha dengan memperhatikan perlindungan, penghormatan, dan pemulihan HAM.
"Saya berharap dengan pelaksanaan Bimtek ini, seluruh stakeholder terkait, terutama pelaku bisnis, dapat menjalankan bisnisnya secara berkeadilan sesuai HAM. Pemerintah memiliki tugas untuk memonitor pelaksanaan bisnis agar menerapkan prinsip-prinsip HAM," ungkap Dirjen HAM, disampaikan oleh Harniati.
Kakanwil Kemenkumham Bengkulu, Santosa, menyambut baik kegiatan Bimtek ini sebagai langkah konkret dan komitmen bersama dalam mengembangkan sektor bisnis yang berkelanjutan dan berkeadilan di Provinsi Bengkulu.
"Saya berharap gugus tugas ini dapat menjadi wadah bagi stakeholder terkait, baik pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat sipil untuk berkolaborasi dan berkomunikasi dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan bisnis. Melalui sinergi dan kerjasama yang baik, saya yakin dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, dimana keberlanjutan bisnis dan perlindungan HAM dapat tercapai secara seimbang," ujar Santosa.
Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu akan terus mendampingi perkembangan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM yang bertujuan untuk memperkuat sektor bisnis dan menjaga hak asasi manusia di Provinsi Bengkulu.***
