JAKARTA – Bencana banjir yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh selama satu bulan terakhir bukan lagi sekadar krisis kemanusiaan.
Lembaga riset Deep Intelligence Research (DIR) memperingatkan adanya transformasi risiko serius: bencana ekologis ini mulai bergeser menjadi krisis legitimasi negara yang mengancam stabilitas nasional.
Dalam rilis risetnya yang dipublikasikan Kamis (25/12/2025), DIR menyoroti temuan mengkhawatirkan di media sosial. Ketidakpuasan publik atas penanganan bencana yang lambat di wilayah terisolir seperti Nias dan Aceh telah memicu munculnya narasi-narasi perlawanan.
"Hal yang patut mendapat perhatian kita adalah munculnya narasi disintegrasi seperti kata kunci ‘Merdeka’ di wilayah Aceh dan Nias sebagai bentuk protes atas abainya pemerintah pusat," ungkap Direktur Komunikasi DIR, Neni Nur Hayati.
Data Bicara: Sentimen Negatif Melonjak Berdasarkan pemantauan berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) terhadap lebih dari 11 ribu media online dan 55.600 unggahan media sosial selama periode 25 November–24 Desember 2025, sentimen negatif kembali melonjak tajam menjelang akhir Desember.
"Muncul anomali pada 19 Desember, di mana sentimen negatif kembali melonjak. Ini didorong oleh pemberitaan belum meratanya bantuan di wilayah terisolir," jelas Neni.
Total volume percakapan di media sosial mencapai lebih dari dua juta interaksi, dengan TikTok dan Instagram menjadi platform paling riuh menyuarakan kritik.
Gugatan Sistemik dan Kayu Gelondongan Riset DIR memetakan tiga klaster utama percakapan publik: kemanusiaan, gugatan sistemik, dan eskalasi politik.
Pada klaster gugatan sistemik, publik secara agresif mengaitkan bencana ini dengan aktivitas 31 perusahaan sektor ekstraktif. Temuan kayu gelondongan di lokasi banjir memperkuat dugaan masyarakat bahwa bencana ini adalah akibat dari eksploitasi hutan dan tambang yang ugal-ugalan.
Menanggapi temuan ini, DIR merekomendasikan pemerintah segera mengambil langkah taktis. Mulai dari menetapkan status bencana nasional, melakukan audit investigasi terbuka terhadap korporasi terkait, hingga intervensi harga pangan jelang Tahun Baru.
"Pemerintah harus segera memutus rantai narasi separatisme organik dengan dialog dan kehadiran simbolis negara yang nyata," pungkas Neni. ***