JAKARTA — Ketergantungan akut Indonesia terhadap kedelai impor kembali menjadi sorotan tajam di Senayan. Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto), menyuarakan keprihatinan mendalam atas ironi yang terjadi: Indonesia sebagai bangsa pengonsumsi utama tahu dan tempe, namun bahan bakunya mayoritas didatangkan dari luar negeri.
Kritik tersebut disampaikan Titiek langsung di hadapan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/11/2025).
"Kita bangsa pemakan tahu tempe, mestinya kedelai jadi prioritas," tegas Titiek membuka data timpang antara kebutuhan dan produksi nasional.
Titiek memaparkan data yang mengkhawatirkan. Kebutuhan kedelai nasional mencapai 2,9 juta ton per tahun. Mirisnya, produksi dalam negeri hanya berkisar di angka 300 ribu hingga 400 ribu ton.
"Impor kita 2,6 juta ton, banyak sekali. Kalau dirupiahkan berapa tuh? Banyak sekali, triliunan ya Pak. Malu Pak, kita makan tempe tahu, impor kedelai segitu," sentil putri Presiden ke-2 RI tersebut.
Desakan Hidupkan Program "Pajale" Meski mengapresiasi keberhasilan Kementan mencapai swasembada beras dan jagung, Titiek menilai capaian itu belum lengkap tanpa swasembada kedelai. Ia mendesak pemerintah mengaktifkan kembali program strategis Padi, Jagung, dan Kedelai (Pajale) yang pernah digalakkan sebelumnya.
"Tolong ke depan juga swasembada kedelai. Dulu Bapak punya program Pajale, coba dihidupkan kembali supaya ke depan jangan impor 2,6 juta ton itu," tuntutnya.
Respons Mentan: Tantang Ahli "Jangan Omon-omon"
Merespons cecaran Komisi IV, Mentan Amran Sulaiman mengakui bahwa program swasembada kedelai masih dalam tahap pematangan, dengan progres rancangan sekitar 60-70 persen.
Amran menegaskan pihaknya tidak tinggal diam. Kementan telah menggelar rapat terbatas (ratas) dengan melibatkan para pakar kedelai. Dalam forum tersebut, Amran menantang para ahli untuk membuktikan teori mereka di lapangan, bukan sekadar berteori.
"Semua yang mengatakan jago, aku biayai. Jagoannya tolong dipraktikkan. Kami kasih 1.300 hektare, jadi jangan omon-omon (omong doang)," tegas Amran.
Langkah ini, menurut Amran, telah mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berencana memanfaatkan lahan-lahan hasil sitaan negara—yang awalnya diperuntukkan bagi perkebunan sawit—untuk dikonversi menjadi ladang kedelai, sebagai upaya konkret menekan keran impor. ***