Bengkulu - Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, menyambut positif wacana perubahan sistem pemilihan Gubernur dan Pilkada Langsung. Sultan menilai Pilkada langsung sudah waktunya dievaluasi, agar hasil serta dampak yang ditimbulkan tidak memunculkan persoalan lanjutan, utamanya friksi atau perpecahan di masyarakat pasca gelaran Pilkada langsung.
Pendapat ini disampaikan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, seusai mengisi kuliah umum di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Terbuka di Bengkulu. Mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini menilai, memang sudah sewajarnya dikaji lebih dalam dan dievaluasi ulang.
Biaya politik yang begitu tinggi baik anggaran negara yang terkuras triliunan rupiah maupun cost politic yang dihabiskan setiap kontestan, menjadi salah satu pertimbangan utama. Menurut Sultan cost politik yang demikian tinggi, akan memaksa kepala daerah yang terpilih harus memikirkan pengembalian modal dan acapkali pada akhirnya berujung pada perkara hukum.
Pertimbangan kedua menurutnya adalah banyaknya temuan lapangan, akan friksi serta perpecahan antar pendukung paslon di tingkat bawah yang sulit hilang meski pilkada sudah lama usai.
Terkait model pilkada baru yang akan digunakan, Sultan menilai harus merujuk pada hasil kajian mendalam dan komprehensif akankah pola pilkada langsung sepenuhnya digantikan oleh pilkada di DPRD, atau hanya Pemilihan Bupati oleh DPRD dan Pemilihan Gubernur penunjukan oleh Presiden, atau dengan opsi khusus pilkada tingkat Bupati Walikota tetap pemilihan langsung. (Cik)