KEPAHIANG — Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengarahkan kompas pembangunan infrastruktur tahun 2027 pada penguatan ekonomi yang berbasis kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana. Arah kebijakan ini menjadi poin krusial yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) 2027 di Aula Guest House Kepahiang, Rabu, 11 Maret 2026.
Langkah menetapkan infrastruktur hijau (green infrastructure) ini diambil agar dampak pembangunan fisik tidak justru memicu kerusakan ekologi yang merugikan masyarakat di masa depan.
Bupati Kepahiang Zurdi Nata saat membuka forum tersebut menyatakan, pertumbuhan ekonomi daerah harus berjalan beriringan dengan daya dukung lingkungan. Pemkab Kepahiang tidak ingin pembangunan yang berjalan mengabaikan faktor keselamatan geografis daerah.
Berdasarkan isu strategis tersebut, dirancang program prioritas daerah berupa penguatan perekonomian melalui peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup serta mitigasi bencana, terang Zurdi Nata.
Namun, bupati mengingatkan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) bahwa ambisi pembangunan ini harus membentur realitas kondisi fiskal daerah yang terbatas. Oleh karena itu, ia mendesak adanya efisiensi anggaran yang ketat di segala sektor.
Zurdi meminta jajarannya untuk memilah secara ketat mana program yang benar-benar mendesak bagi publik dan mana yang hanya berupa daftar keinginan birokrasi.
Program prioritas harus benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar keinginan. Selain itu, juga harus menyesuaikan dengan efisiensi anggaran yang ada, tegasnya.
Menindaklanjuti instruksi ketat tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Kepahiang, M. Salihin, S.Hut, M.Si., menjelaskan bahwa lembaganya akan menerapkan sistem penyaringan yang ketat terhadap seluruh usulan yang masuk. Bappeda memastikan tidak ada ruang bagi program tiruan (copy-paste) atau program yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.
M. Salihin menegaskan, keterbatasan fiskal menuntut semua pihak untuk berpikir kreatif. Mulai saat ini, setiap usulan pembangunan dari tingkat desa hingga kecamatan akan diuji menggunakan indikator prioritas yang berbasis pada kebutuhan riil warga lokal dan potensi kerawanan bencana di wilayah masing-masing.
Kita harus mengunci anggaran pada sektor hulu yang produktif. Penyelarasan ini dilakukan agar perencanaan tahun 2027 menjadi potret kebutuhan nyata di akar rumput, bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif, kata M. Salihin di sela-sela forum.
Selain fokus pada infrastruktur berwawasan lingkungan, Musrenbang yang mengusung tema Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Daerah ini juga menggodok strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), kemandirian pangan, kesejahteraan petani, hingga penguatan tata kelola pelayanan publik.
Forum tahunan yang dimoderatori oleh Wakil Bupati Abdul Hafizh ini menjadi wadah penyaringan terakhir bagi ribuan aspirasi yang sebelumnya telah dihimpun dari tingkat desa dan kecamatan. Melalui dinamika Musrenbang ini, usulan masyarakat akan diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah sebelum disahkan menjadi dokumen rencana kerja resmi. (adv)
Hadir dalam kegiatan strategis tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala OPD, para camat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan keterwakilan inklusif dari forum pemuda dan forum anak Kabupaten Kepahiang.