JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menggandeng Bareskrim Polri dan Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mengusut tuntas praktik ilegal jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diambil menyusul maraknya aksi penipuan yang mencatut nama pejabat BGN di sejumlah daerah.
Wakil Kepala BGN mendatangi Gedung Bareskrim Polri di Jakarta Selatan pada Senin, 25 Mei 2026, untuk mematangkan koordinasi penegakan hukum tersebut. Ia mengungkapkan, para pelaku umumnya melancarkan modus dengan mengaku sebagai orang dekat pejabat, atau bahkan memalsukan identitas sebagai pejabat BGN, lalu menjanjikan pengurusan izin titik SPPG dengan imbalan sejumlah uang.
Menurut Wakil Kepala BGN, laporan mengenai praktik lancung ini sudah bergerak di meja kepolisian. Di wilayah hukum Polda Jawa Barat, pelaku utama bahkan telah diringkus. Saat ini, radar kepolisian juga tengah membidik jaringan serupa yang beroperasi di wilayah Tangerang dan Lombok Timur.
Ia menegaskan bahwa program pemenuhan gizi ini merupakan agenda mulia negara yang tidak boleh dinodai oleh pemburu rente. Koordinasi intensif dengan Polri sengaja dilakukan guna mempercepat respons seluruh jajaran kepolisian daerah dalam menerima aduan, memproses perkara, dan menyeret para pelaku ke pengadilan.
Pada kesempatan yang sama, Kasatgas MBG Polri Irjen Pol. Nurworo Danang menegaskan komitmen penuh Korps Bhayangkara untuk mengawal kebersihan program ini dari intervensi pidana.
Nurworo memastikan seluruh lini kepolisian, mulai dari Polres hingga Polda, telah diinstruksikan untuk bergerak cepat merespons laporan masyarakat. Ia mengimbau warga yang merasa menjadi korban atau mengetahui adanya praktik transaksional terkait titik SPPG untuk segera melapor.
Bagi Polri, pengawalan ketat terhadap Program MBG bersifat krusial. Selain menjadi pilar utama perbaikan gizi generasi masa depan, program makro ini dirancang untuk menggerakkan roda ekonomi lokal melalui pelibatan usaha masyarakat. Sinergi BGN dan Polri ini diharapkan mampu memutus mata rantai penipuan sekaligus menjaga integritas program strategis pemerintah.