IKOBENGKULU.COM - Dalam langkah penting untuk mencapai reformasi birokrasi yang berdampak melalui adopsi teknologi digital dalam pengelolaan layanan publik dan pembudayaan birokrasi AKHLAK (integritas, kompetensi, harmoni, loyalitas, adaptabilitas, dan kebersihan), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, melalui Inspektorat Jenderal, mengadakan workshop tentang reformasi birokrasi.
Acara ini berlangsung di Auditorium Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Gedung Imigrasi, lantai 18, pada Rabu, 7 Januari 2024. Dengan format hybrid, workshop ini diikuti oleh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis dalam Kementerian, dengan Kanwil Kemenkumham Bengkulu diwakili oleh Masnawati, Kepala Bagian Hukum dan SDM, bersama timnya.
Acara ini dihadiri oleh Inspektur Jenderal (Razilu), Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi (Asep Kurnia), Kepala Pusat Data dan Informasi (Rifki Adrian Kriswanto), dan Inspektorat II (Lilik Sujandi).
Kepala Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Santosa, dan Kepala Divisi Administrasi, Achmad Brahmantyo Machmud, bersama pejabat struktural dan staf dari wilayah Bengkulu, berpartisipasi secara virtual dari Auditorium Fatmawati, menunjukkan antusiasme yang besar selama workshop.
Membuka acara, Inspektur Wilayah II menekankan agenda nasional berkelanjutan dari reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mencapai birokrasi berdampak yang dapat berkontribusi pada peningkatan indeks reformasi birokrasi dari pencapaian tahun sebelumnya.
Lebih lanjut dalam acara tersebut, Inspektur Jenderal mengapresiasi komitmen dan kontribusi pelaksanaan dari Kantor Wilayah terhadap tujuan Kementerian, ditandai dengan indeks reformasi birokrasi yang dicapai sebesar 80.66 pada tahun 2023, dengan rating memuaskan.
Membahas inti dari reformasi birokrasi, Inspektur Jenderal menyoroti pentingnya inovasi melebihi sekedar digitalisasi dan pengembangan aplikasi, menekankan bahwa digitalisasi tidak seharusnya menghambat tujuan organisasi.
Paparan tentang Transformasi Digital dalam Reformasi Birokrasi Berdampak oleh Kepala Pusat Data dan Informasi menggali tujuan dan tata kelola layanan digital, mengakui pengembangan dalam aplikasi e-RB dan IRH.
Workshop mencapai intinya dengan paparan tentang Reformasi Birokrasi oleh Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan di Kementerian PANRB (Alfian Lisdias), berfokus pada percepatan transformasi digital pemerintah yang bertujuan untuk pengembangan layanan digital.
Wawasan ini menegaskan komitmen Kementerian Hukum dan HAM untuk memanfaatkan teknologi digital demi birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, mencerminkan langkah penting menuju reformasi birokrasi yang berdampak. ***