IKOBENGKULU.COM- Kejaksaan Agung, melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Dr. Ketut Sumedana, menyambut audiensi dengan tim Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM) dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
Pertemuan bersejarah ini, yang digelar di Press Room Kejaksaan Agung, bertujuan untuk memperkuat kerja sama dalam strategi komunikasi publik, mengarah pada penciptaan "Kejaksaan yang Humanis dan Modern."
Kapuspenkum menyampaikan bahwa Kejaksaan Agung telah mencapai titik penting dalam kepercayaan publik, dengan survei Indikator Politik Indonesia pada 23 Januari 2024 menunjukkan tingkat kepercayaan publik sebesar 76,2%. Ini menandai peningkatan signifikan sejak kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin, dengan kepercayaan publik tertinggi sepanjang sejarah tercatat pada Juni 2023, mencapai 81,2%.
"Kepercayaan publik yang meningkat ini tak lepas dari strategi komunikasi publik yang efektif, ditunjang dengan publikasi masif dan digitalisasi informasi yang cepat dan mudah diakses," ungkap Kapuspenkum.
Beliau juga menyoroti penghargaan yang telah diraih Kejaksaan berkat kecermatan dalam menyampaikan informasi dan berita, dengan total lebih dari 30 penghargaan hingga saat ini.
Upaya Kejaksaan dalam beradaptasi dengan perkembangan digital turut ditekankan, termasuk penggunaan beragam media sosial dan website resmi untuk diseminasi informasi. Kapuspenkum menambahkan tentang keterbukaan akses informasi melalui berbagai platform, termasuk konferensi pers, majalah digital, serta layanan hotline.
Penyuluhan hukum juga menjadi fokus, dengan program "Om Jak Menjawab" yang disiarkan melalui radio dan TV, serta kegiatan penyuluhan di kampus, sekolah, dan desa. “Dengan perkembangan digitalisasi yang cepat, kerja sama dengan FIKOM diharapkan dapat memperkuat strategi komunikasi publik Kejaksaan yang Humanis dan Modern,” kata Kapuspenkum.
Turut hadir dalam audiensi ini adalah pejabat dari Kejaksaan Agung dan FIKOM Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), menandai langkah penting dalam kolaborasi strategis antara kedua institusi. ***