Bengkuluikobengkulu.com,-Kerja sama nasional antara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di bidang pengawasan obat dan alat kontrasepsi diresmikan melalui Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2024 lalu. Kesepakatan tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan, mutu, dan khasiat dari alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang didistribusikan kepada masyarakat.
Menindaklanjuti hal tersebut Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu segera membuat kesepakatan bersama dalam pengawasan alokon dan program prioritas Kemendukbangga/BKKBN lainnya di tingkat daerah. "Tahun ini kita bersama BPOM akan menggelar uji sampling alokon di instalasi Kantor Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu," kata Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid. dalam kunjungan kerjanya di kantor BPOM Bengkulu, Rabu, (3/6/2026).
Langkah ini krusial guna menekan angka kegagalan ber-KB pada Pasangan Usia Subur (PUS) akibat penggunaan kontrasepsi yang tidak layak atau tidak terstandarisasi. Guna memastikan pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang aman dan efektif perlu adanya pengawasan terhadap ketersediaan alat dan obat kontrasepsi.
"Saat ini (Juni-2026) ketersediaan alokon di instalasi Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu terdapat suntik sebanyak 1.500 pcs pil progestin 600, pil kombinasi 54.700 dan Intera Uterine Device (IUD) sebanyak 6.975 batang," rinci Zamhir Setiawan.
Menurut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Zamhir, perlunya pengawasan alokon di daerah, mengingat beberapa penyebab yang diantaranya sejumlah lembaga penyelenggara KB tidak hanya spesifik mengelola satu bidang KB. Sebagian besar instalasi alokon di daerah tidak memiliki tenaga kesehatan, KB dan farmasi. Bahkan rotasi stakeholder di daerah pun sangat cepat, yang menjadi faktor pendukung untuk segera uji sampling alokon di daerah.
Ia menambahkan, kerjasama dua lembaga pemerintah itu tak hanya pada pengawasan alokon tetapi lebih luas lagi dengan program percepatan penurunan stunting bersinergi dalam program KIE melalui peran tenaga lini lapangan program bangga kencana yaitu Petugas KB (PKB) dan tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) serta kader KB desa.
Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu, Kodon Tarigan, S.Si., Apt., menyebutkan untuk mendapatkan kualitas alokon yang standart pihaknya bersama Kemendukbangga/BKKBN akan uji sampling alokon pada awal September-2026." Uji sampling terhadap persediaan alokon di instalasi Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu pada 01 September 2026 dan dicek tingkat regional Sumatera di Aceh pada Oktober tahun yang sama," ujar Tarigan.
Selain itu kata Tarigan, perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fasilitas penyimpanan obat serta pengetahuan Cara Distribusi Obat yang Benar (CDOB) bagi pengelola instalasi. Jika distribusi dan penyimpanan yang tidak standart maka akan sia-sia manfaat obat. Untuk pendistribusian yang baik maka perlu adanya sertifikasi CDOB bagi tenaga instalasi,"sebut Tarigan.(***)