KEPAHIANG – Menutup agenda kerja di bulan November 2025, Bupati Kepahiang, H. Zurdi Nata, S.IP, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pembangunan di Media Center Pemkab Kepahiang, Sabtu (29/11/2025).
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis tersebut, Bupati mengeluarkan instruksi tegas untuk mempercepat penyelesaian seluruh proyek fisik infrastruktur agar mencapai progres 100 persen sebelum pertengahan Desember.
Bupati menegaskan bahwa sisa waktu yang hanya tinggal menghitung hari di penghujung tahun anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas pekerjaan atau menunda pelaporan administrasi.
Larangan Keras Penumpukan Proyek di Akhir Tahun
Dalam arahannya yang bernada lugas, Bupati Zurdi Nata menyoroti beberapa titik pekerjaan jalan dan gedung yang progresnya masih berada di angka 85-90 persen. Beliau meminta para Kepala Dinas untuk melakukan pemantauan harian langsung ke lokasi proyek guna memastikan kontraktor bekerja sesuai jadwal (on-track).
"Pernyataan penutup saya di bulan November ini sangat jelas: tidak ada kata istirahat bagi OPD teknis dan para rekanan. Saya instruksikan percepatan realisasi fisik tanpa mengabaikan standar kualitas beton maupun aspal. Saya tidak ingin melihat ada pekerjaan yang terbengkalai atau terburu-buru dikerjakan di menit-menit terakhir hanya untuk mengejar pencairan dana. Ingat, masyarakat menunggu manfaat dari jembatan dan jalan yang kita bangun. Mari kita tutup tahun anggaran ini dengan prestasi pembangunan yang bersih dan tuntas," tegas Bupati Zurdi Nata.
Minimalisir SiLPA dan Tertib Administrasi
Selain masalah fisik di lapangan, Bupati juga mengingatkan jajaran birokrasi untuk tertib dalam pelaporan keuangan. Beliau menekankan pentingnya efisiensi agar Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dapat diminimalisir melalui penyerapan anggaran yang efektif dan tepat sasaran.
"Setiap rupiah yang tidak terpakai karena keterlambatan pengerjaan adalah kerugian bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu, saya minta seluruh dokumen administrasi pendukung segera diselesaikan. Kita targetkan Kepahiang kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Komitmen kita adalah transparansi dari awal perencanaan hingga penutupan tahun anggaran ini," pungkasnya.
Dengan instruksi ini, Bupati berharap seluruh proyek strategis daerah dapat segera diresmikan dan digunakan oleh masyarakat luas untuk mendukung mobilitas ekonomi di akhir tahun. (adv)