Kepahiang, Ikobengkulu.com – Sejumlah perwakilan tenaga honorer kategori R3 di Kabupaten Kepahiang mendatangi kantor DPRD Kepahiang untuk menyampaikan aspirasi terkait kejelasan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Tahun 2024. Kedatangan mereka pada Kamis (10/07/2025) diterima langsung oleh Ketua DPRD Kepahiang, Gregory Dayefiandro, S.E., M.Sc., didampingi Ketua Komisi I, Andrian Defandra, S.E., M.Si., dan anggota Komisi I, Fahri Zioloveza.
Pertemuan berlangsung dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Kerja Komisi I DPRD. Dalam forum itu, para honorer R3 mengungkapkan keresahan mereka karena telah mengikuti seleksi PPPK teknis namun hingga kini belum mendapatkan kejelasan, terutama bagi mereka yang telah dirumahkan sejak Januari 2024 dan 2025.
“Kami yang sudah masuk database BKN berharap bisa dipanggil kembali bekerja. Banyak dari kami terkendala surat keterangan aktif bekerja saat pemberkasan. Selain itu, kami mendorong agar formasi PPPK bisa diusulkan kembali, meski tidak masuk anggaran 2024, setidaknya disiapkan untuk 2026,” ujar salah satu perwakilan honorer.
Para honorer juga mempertanyakan kemungkinan pengangkatan sebagai PPPK penuh waktu setelah masa tiga bulan pasca-terbitnya SK PPPK paruh waktu.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Gregory Dayefiandro menyampaikan apresiasinya atas aspirasi yang disampaikan secara langsung dan menginstruksikan Komisi I untuk menindaklanjuti hal tersebut kepada pemerintah daerah.
“Komisi I kami minta menyuarakan hal ini kepada Pemkab Kepahiang, terutama saat pembahasan RPJMD bersama mitra kerja seperti BKDPSDM. Kami minta para honorer bersabar menunggu kejelasan regulasi pusat dan daerah,” kata Gregory.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kepahiang, Andrian Defandra, menyatakan akan mengawal aspirasi tersebut dalam pembahasan Raperda RPJMD Tahun 2025–2030 yang akan segera digelar.
“Komisi I akan menyuarakan apa yang disampaikan rekan-rekan THL hari ini. Tapi kami juga mengingatkan bahwa keputusan tetap ada di pihak eksekutif, yaitu pemerintah daerah,” tegas Andrian.
Ia juga meminta perwakilan honorer untuk menyusun daftar inventarisasi permasalahan secara tertulis agar bisa dijadikan bahan resmi dalam pembahasan bersama OPD.
Di akhir pertemuan, para honorer menyampaikan terima kasih atas respon positif dari pihak DPRD dan berharap perjuangan ini membawa kepastian formasi PPPK yang lebih jelas di masa mendatang. (adv)
Tag: PPPK 2024, Honorer R3, DPRD Kepahiang, Formasi PPPK, BKDPSDM, Seleksi ASN, Honorer Database BKN.