Penyelidikan kasus dugaan korupsi suap dan gratifikasi dalam perekrutan Pegawai Harian Lepas (PHL) di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Hidayah Kota Bengkulu terus bergulir dan mulai memasuki babak krusial. Berdasarkan informasi yang dihimpun wartacik dari sumber internal, perkara ini diyakini tak akan berhenti pada level makelar saja. Sejumlah nama tokoh politik di Provinsi Bengkulu disebut-sebut mulai disorot dan diduga memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan praktik dugaan jual beli jabatan tersebut.
Rabu, 4 Juni 2025, penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bengkulu memeriksa empat orang yang diduga berperan sebagai makelar dalam penerimaan PHL PDAM. Mereka berfungsi sebagai perantara antara calon pelamar dan pihak yang memiliki pengaruh di dalam manajemen PDAM. Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa para makelar ini diminta oleh atasan mereka—yang disebut dekat dengan pimpinan PDAM—untuk merekrut calon PHL dengan imbalan sejumlah uang sebagai syarat diterima bekerja.
Jumlah yang dipatok bervariasi, namun dalam kurun waktu tahun 2023 hingga menjelang Pemilu 2024, tarif per orang mencapai Rp5 juta. Dalam satu kasus, seorang makelar mengaku mengantongi keuntungan lebih dari Rp50 juta, sementara total setoran yang disalurkan ke atasan mereka disebut-sebut mencapai hampir Rp4 miliar, dilakukan secara tunai. Tak hanya melalui perantara, sejumlah uang juga diduga langsung diberikan ke pejabat di lingkup PDAM.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu melalui Kasubdit Tipidkor Kompol Muhammad Syahir Fuad Rangkuti menyatakan, pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap para saksi, termasuk pihak-pihak yang dinilai berperan dalam praktik rekrutmen tersebut. Pemeriksaan ini dinilai penting untuk mengungkap keterlibatan aktor-aktor lain, termasuk kemungkinan adanya aliran dana ke tokoh-tokoh tertentu di luar PDAM.
Dengan semakin terkuaknya struktur dan pola dugaan korupsi ini, publik kini menanti langkah tegas aparat penegak hukum dalam menindak setiap pihak yang terlibat. Besarnya nilai uang yang beredar serta momentum politik yang melingkupi perekrutan PHL PDAM memperkuat dugaan bahwa kasus ini beririsan langsung dengan kepentingan elit politik di Bengkulu. Jika proses ini terus berjalan transparan dan tuntas, bukan tidak mungkin sejumlah nama besar akan ikut terseret ke meja hukum. (Cik)