Jakarta, Ikobengkulu.com– Senator Elisa Ermasari, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi Bengkulu, menyatakan dukungannya terhadap percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hilirisasi Mineral dan Batu Bara (Minerba). Dalam keterangannya, Elisa menegaskan pentingnya regulasi ini untuk mendukung transformasi Indonesia menuju negara industri maju yang berdaya saing global. Saat berbicara dalam forum diskusi bersama para pemangku kepentingan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Elisa menyoroti peran strategis sektor minerba sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional. Ia menyebutkan bahwa hilirisasi bukan sekadar proses ekonomi, melainkan langkah fundamental untuk menciptakan nilai tambah, memperkuat daya saing produk nasional, dan membuka lapangan kerja berkualitas.
“RUU Hilirisasi Minerba harus menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia dalam memperkuat sektor industri. Dengan mendorong hilirisasi, kita tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga memastikan bahwa kekayaan alam kita memberikan dampak maksimal bagi perekonomian domestik,” ujar Elisa dalam pidatonya.
Elisa juga menekankan pentingnya keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung hilirisasi minerba. Menurutnya, tanpa sinergi yang baik, potensi konflik kepentingan dapat menghambat implementasi kebijakan tersebut. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak hanya bergantung pada regulasi yang kuat, tetapi juga pada ekosistem investasi yang kondusif, infrastruktur yang memadai, dan penguatan sumber daya manusia.
“Bengkulu, misalnya, memiliki potensi tambang batu bara yang besar. Jika hilirisasi diterapkan dengan baik, kita bisa mengembangkan industri turunan seperti pembangkit listrik tenaga uap, produksi bahan bakar cair, hingga pembuatan karbon aktif yang bernilai tinggi di pasar internasional,” tambahnya dengan penuh optimisme.
Elisa mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menjadikan hilirisasi minerba sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029.
Namun, ia juga mengingatkan perlunya percepatan pembahasan RUU ini agar Indonesia tidak kehilangan momentum di tengah persaingan global yang semakin ketat. Selain aspek ekonomi, Elisa menyoroti dimensi lingkungan dalam implementasi hilirisasi
minerba. Ia menegaskan bahwa keberlanjutan lingkungan harus menjadi bagian integral dari kebijakan ini. “Pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan prinsip keberlanjutan. Kita tidak ingin anak cucu kita mewarisi kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Dalam forum yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah, pelaku industri, dan akademisi tersebut, Elisa juga mendorong penguatan kolaborasi riset dan pengembangan teknologi. Ia percaya bahwa inovasi teknologi adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing produk hilir Indonesia di pasar global.
Di akhir pidatonya, Elisa memastikan bahwa dirinya akan terus mengawal pembahasan RUU Hilirisasi Minerba di tingkat nasional. Ia berharap regulasi ini dapat segera disahkan dan diimplementasikan dengan baik untuk mendorong Indonesia menuju visi menjadi negara industri maju pada tahun 2045.
“Ini adalah tugas kita bersama sebagai bangsa. Dengan langkah yang tepat, Indonesia tidak hanya akan menjadi pemain utama di sektor minerba, tetapi juga menjadi negara industri yang mandiri dan berkelanjutan,” tutup Elisa penuh semangat. ***