IKOBENGKULU.COM - Menjelang Pilkada serentak 2024, isu dugaan pelanggaran netralitas ASN kembali mencuat di Kota Bengkulu. Berdasarkan laporan yang beredar, seorang Kepala Dinas diduga telah melakukan mobilisasi terhadap kepala sekolah untuk mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah. Praktik ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang menegaskan pentingnya netralitas ASN.
Menanggapi isu ini, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Bengkulu angkat bicara. Ketua Umum KAMMI Daerah Bengkulu, Kemas Willdan Agawon, mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan DPRD Kota Bengkulu untuk segera mengusut dugaan tersebut secara tuntas.
"Jika dugaan ini terbukti benar, ini adalah bentuk pelanggaran serius terhadap integritas Pilkada. Tidak hanya melanggar aturan hukum, tetapi juga menjadi preseden buruk bagi demokrasi kita," tegas Kemas Willdan.
Ia menambahkan bahwa netralitas ASN adalah elemen kunci dalam mewujudkan Pilkada yang jujur dan adil. "ASN diangkat untuk melayani kepentingan publik, bukan untuk menjadi alat politik. Ketika ASN tidak netral, maka yang dirugikan adalah masyarakat. Penyalahgunaan wewenang, mobilisasi anggaran, dan aset negara untuk kampanye terselubung tidak boleh dibiarkan," lanjutnya.
Menurut Kemas Willdan, tindakan mobilisasi semacam itu adalah bentuk perampasan kebebasan individu dan pelanggaran prinsip demokrasi. Ia mendesak agar lembaga-lembaga terkait bertindak cepat dan progresif untuk mengusut kebenaran dugaan ini.
KAMMI Bengkulu juga menyerukan pentingnya sinergi antara berbagai pihak untuk menjaga integritas Pilkada serentak. "Ini bukan hanya tugas Bawaslu atau DPRD saja, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai bagian dari masyarakat yang peduli akan masa depan bangsa. Pilkada kali ini harus menjadi awal perubahan besar, bukan hanya untuk Indonesia, tetapi khususnya untuk Kota Bengkulu," pungkasnya.