IKOBENGKULU.COM — Asisten I Pemerintah Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, mengajak seluruh masyarakat Bengkulu untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan kondusifitas daerah jelang dua agenda besar, yakni transisi kepemimpinan nasional pada 20 Oktober 2024 dan Pilkada serentak pada 27 November 2024.
Menurut Khairil, kedua momen tersebut berpotensi menjadi sumber gangguan stabilitas sosial jika tidak dikelola dengan baik, terutama terkait maraknya berita palsu, kampanye hitam, serta provokasi yang tersebar di media sosial.
Hal itu disampaikan Khairil Anwar dalam acara *talk show* dan deklarasi yang bertajuk “Pilkada Bermartabat di Era Digital: Menjaga Kondusifitas Daerah dengan Literasi Digital”, di Adeeva Hotel, Kota Bengkulu, Selasa (8/10/2024). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bengkulu, dengan melibatkan masyarakat, mahasiswa, serta insan pers.
"Secara umum, situasi di masyarakat masih kondusif, namun dinamika politik di media sosial terus meningkat. Kita harus bijak dalam menggunakan teknologi digital, menjaga etika, serta mendorong penggunaan yang positif agar suasana tetap aman menjelang dua agenda besar ini," ujar Khairil.
Khairil juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas daerah selama pelaksanaan Pilkada. Ia berharap masyarakat dapat menghindari tindakan yang bisa memperkeruh suasana, seperti penyebaran hoaks dan provokasi.
Sementara itu, Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Henny Kauri, menegaskan bahwa deklarasi tersebut menjadi bukti komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah.
"Meskipun pemerintah tidak terlibat langsung sebagai penyelenggara Pilkada, kami memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan situasi daerah tetap aman dan kondusif selama proses ini berlangsung," katanya.
Dalam acara ini, sorotan juga tertuju pada kerjasama antara Badan Kesbangpol dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO). Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi digital dan membantu mencegah penyebaran berita palsu yang berpotensi memecah belah masyarakat.
"Hoaks adalah ancaman nyata bagi kohesi sosial dan dapat memicu polarisasi di tengah masyarakat. Melalui literasi digital yang kuat, kita dapat bersama-sama menjaga kondusifitas daerah dan memastikan Pilkada 2024 berjalan lancar," kata Henny.
Acara tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, termasuk Kepala Kesbangpol, Kabid Kewaspadaan Nasional, Koordinator Wilayah MAFINDO, dan Relawan MAFINDO. Program ini didanai oleh APBD Provinsi Bengkulu 2024, dengan dasar hukum berupa Surat Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu.
Dengan adanya deklarasi ini, diharapkan masyarakat Bengkulu dapat berperan aktif dalam menjaga situasi yang aman dan damai, serta mendukung terlaksananya Pilkada yang bermartabat dan berkualitas. ***