IKOBENGKULU.COM - Dalam rangka Hari Kebebasan Pers Sedunia pada 3 Mei 2024, UNESCO merilis laporan yang mengungkapkan bahwa 70% jurnalis yang meliput isu lingkungan dan iklim telah mengalami serangan.
Laporan bertajuk ‘Press and Planet in Danger’ ini dirilis di Konferensi Global Hari Kebebasan Pers Sedunia yang berlangsung di Santiago, Chili.
Audrey Azoulay, Direktur Jenderal UNESCO, menyoroti tantangan yang dihadapi jurnalis.
"Di era disinformasi yang merajalela, penting bagi kita untuk mendukung jurnalis yang berjuang memberikan informasi ilmiah tentang krisis lingkungan," kata Azoulay.
"Serangan terhadap mereka adalah serangan terhadap kebebasan berekspresi dan harus ditangani dengan serius."
Laporan tersebut menunjukkan bahwa setidaknya 749 jurnalis telah menjadi target pembunuhan, kekerasan fisik, penahanan, pelecehan online, dan tuntutan hukum selama periode 2009-2023.
Dengan lebih dari 300 serangan tercatat antara tahun 2019-2023, terjadi peningkatan 42% dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya.
Menurut Observatorium UNESCO untuk Jurnalis yang Dibunuh, 44 jurnalis yang menyelidiki masalah lingkungan telah dibunuh dalam 15 tahun terakhir, dengan hanya 5 pelaku yang berhasil dijatuhi hukuman.
Ini menunjukkan tingkat impunitas yang tinggi, hampir 90%. Selain pembunuhan, serangan fisik lainnya juga meningkat dua kali lipat dalam beberapa tahun terakhir.
Konsultasi yang dilakukan oleh UNESCO pada Maret 2024 melibatkan lebih dari 900 jurnalis lingkungan dari 129 negara.
Hasilnya menunjukkan bahwa 70% di antaranya mengalami serangan, ancaman, atau tekanan terkait pemberitaan mereka. Di antara mereka, dua dari lima orang mengalami kekerasan fisik.
Sebuah hasil penting dari Konferensi adalah Peta Jalan Global Melawan Disinformasi Iklim oleh UNESCO, yang menggarisbawahi peran pemerintah, media, akademisi, masyarakat sipil, dan platform digital dalam mendukung dan melindungi jurnalis lingkungan.
Direktur Jenderal UNESCO dan Presiden Chili, Gabriel Boric, membuka konferensi dengan mengumumkan peluncuran program hibah baru untuk memberikan dukungan hukum dan teknis kepada lebih dari 500 jurnalis lingkungan yang menghadapi penganiayaan.
Dalam menghadapi tantangan ini, UNESCO juga menekankan pentingnya regulasi yang lebih baik untuk platform digital, sesuai dengan Pedoman Tata Kelola UNESCO untuk Platform Digital yang diluncurkan pada November tahun lalu.***