Bengkulu - pada tanggal 09 November 2026 bertempat di Hotel Mercure Bengkulu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pulau Baai menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik dengan tema “Peningkatan Kepatuhan Keselamatan Pelayaran dan Pencegahan Pelanggaran Kapal dalam Mendukung Program Zero Tolerance for Safety di Wilayah Kerja Pelabuhan Pulau Baai Provinsi Bengkulu.”
Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, TNI Angkatan Laut, instansi teknis terkait, pelaku usaha pelayaran dan kepelabuhanan, serta para pemangku kepentingan sektor maritim di Provinsi Bengkulu.
Dalam sambutannya, Bapak *Petrus Christanto Maturbongs, S.SiT., M.M.* Selaku Kepala KSOP Kelas III Pulau Baai menegaskan bahwa keselamatan pelayaran merupakan faktor utama dalam penyelenggaraan transportasi laut serta menjadi fondasi dalam mendukung kelancaran konektivitas dan distribusi logistik nasional.
“Pelabuhan Pulau Baai memiliki peran strategis sebagai gerbang logistik dan transportasi laut di Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, seluruh aktivitas pelayaran dan kepelabuhanan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar keselamatan pelayaran, keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa berbagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan pelayaran, seperti ketidakpatuhan terhadap aspek kelaiklautan kapal, kelengkapan dokumen, persyaratan awak kapal, maupun prosedur operasional dalam pelayaran, dapat menimbulkan risiko kecelakaan kapal, gangguan operasional pelabuhan, kerugian ekonomi, hingga konsekuensi hukum bagi pihak terkait.
Selain itu dalam Forum Konsultasi Publik kali ini juga berkesempatan menghadirkan dua narasumber dari Kejaksaan tinggi Bengkulu dengan Materi penegakan Hukum pelayaran dan dari polda bengkulu dengan Materi Pencegahan penegakan hukum tindak pidana di Bidang Pelayaran. Sehingga dengan terselenggaranya Forum Komunikasi Publik ini menjadi sarana komunikasi dan koordinasi antara regulator, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan pengguna jasa pelabuhan guna membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan keselamatan pelayaran serta upaya pencegahan pelanggaran kapal.
Selain itu, dalam forum ini juga menjadi wadah untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan dan merumuskan langkah-langkah guna perbaikan yang efektif dan berkelanjutan.
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berkomitmen membangun budaya keselamatan yang kuat melalui implementasi program Zero Tolerance for Safety, yaitu kebijakan yang menegaskan tidak adanya toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa manusia, kapal, muatan, maupun lingkungan maritim.
Melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini, KSOP Kelas III Pulau Baai berharap terjalin sinergi yang semakin kuat antar instansi dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan penyelenggaraan transportasi laut yang aman, tertib, lancar, dan berkeselamatan di wilayah kerja Pelabuhan Pulau Baai.
“Kepatuhan terhadap aspek keselamatan bukan semata-mata kewajiban administratif, tetapi merupakan tanggung jawab bersama untuk melindungi jiwa manusia, menjaga kelancaran operasional, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional,” tegas Kepala KSOP Kelas III Pulau Baai.
Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan implementatif sebagai langkah nyata dalam meningkatkan keselamatan pelayaran, memperkuat kepatuhan hukum, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi laut Khususnya di wilayah pelabuhan Pulau Baai Provinsi Bengkulu dalam mendukung pembangunan dalam sektor perekonomian provinsi Bengkulu.