KOTA BENGKULU, IKOBENGKULU.COM — Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi memberikan instruksi tegas kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu agar senantiasa bijak dalam mengelola akun media sosial pribadi maupun instansi
Dedy meminta para pegawai pemerintah menghindari perilaku pamer gaya hidup mewah (flexing) serta menjauhi konten-konten yang berpotensi mencederai etika birokrasi dan menurunkan citra pemerintah di mata publik
Arahan tersebut disampaikan Wali Kota Bengkulu saat memberikan pengarahan di Kota Bengkulu, Selasa (13/10/2026)
ASN Diminta Jaga Etika dan Jadi Garis Depan Konten Positif
Wali Kota Dedy Wahyudi menekankan bahwa ASN merupakan cerminan dari wajah pemerintah daerah yang gerak-geriknya selalu berada di bawah pengawasan masyarakat
Oleh karena itu, setiap aparatur diwajibkan menjunjung tinggi etika, integritas, dan profesionalisme, serta memanfaatkan platform digital sebagai wadah edukasi dan penyebaran informasi yang membawa dampak positif
"ASN wajib menjaga etika, integritas, dan profesionalisme, serta memanfaatkan media sosial tidak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk menyampaikan informasi dan konten positif yang bermanfaat bagi masyarakat Jangan sampai membuat konten yang justru menimbulkan persoalan," tegas Dedy Wahyudi
Manfaatkan Medsos OPD untuk Promosi Pelayanan Publik dan Serap Aspirasi
Selain imbauan mengenai etika personal, Wali Kota mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk secara masif mempublikasikan program kerja, capaian kinerja, serta transparansi pelayanan publik melalui media sosial
Langkah ini dinilai penting sebagai saluran alternatif penyeimbang media arus utama (mainstream), mengingat banyaknya kegiatan pelayanan tingkat lokal yang wajib diketahui oleh masyarakat luas
Dedy menambahkan bahwa pengelolaan media sosial resmi secara profesional juga efektif untuk menyerap keluhan dan aspirasi warga Kota Bengkulu secara real-time, sehingga kepercayaan publik terhadap birokrasi terus meningkat