BENGKULU UTARA – Senator DPD RI asal Bengkulu, Apt. Hj. Destita Khairilisani, S.Farm., MSM., menyerap aspirasi masyarakat Pulau Enggano dalam kunjungan resesnya. Sejumlah persoalan disampaikan mulai dari infrastruktur, pertanian, aparatur, pendidikan hingga pelayanan kesehatan.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam rapat bersama Senator Destita pada 27 Juli 2026 yang diikuti tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan pegawai PPPK dari berbagai instansi di Kecamatan Enggano. Berbagai usulan tersebut diharapkan dapat diperjuangkan melalui kewenangan DPD RI.
Dalam pertemuan itu, Destita memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan langsung persoalan yang dihadapi di wilayah kepulauan. Menurutnya, masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi senator untuk membawa kepentingan daerah ke tingkat pusat.
Destita juga menaruh perhatian pada persoalan pelayanan dasar di Enggano, terutama infrastruktur, kesehatan dan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kondisi geografis sebagai wilayah kepulauan. Aspirasi tersebut akan menjadi bahan untuk dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait sesuai bidang kewenangannya.
Di bidang infrastruktur, masyarakat mengusulkan pengerasan jalan menuju Sebalik Pulau yang berada di Desa Apoho. Warga juga meminta pengerasan jalan menuju sawah cetak yang berada di Desa Kahyapu dan Desa Banjarsari.
Persoalan pertanian juga menjadi perhatian masyarakat. Mereka mengusulkan pembangunan pengairan atau irigasi untuk areal persawahan di Desa Apoho, Meok, Banjarsari, Kahyapu dan Malakoni.
Masyarakat juga meminta pengadaan mobil pemadam kebakaran yang dapat disiagakan di Kantor Camat Enggano. Usulan tersebut disampaikan karena kebakaran hutan dan lahan pertanian hampir terjadi setiap musim kemarau.
Dari sisi aparatur, masyarakat mengusulkan adanya tunjangan kepulauan bagi ASN PNS maupun PPPK yang bertugas di Pulau Enggano. Mereka juga menyampaikan aspirasi terkait pengangkatan ASN PPPK penuh waktu menjadi PNS serta pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Di bidang kesehatan, masyarakat meminta penambahan pegawai untuk Rumah Sakit Bergerak yang berada di Pulau Enggano. Selain itu, warga mengusulkan penambahan kuota surat rujukan pasien setiap bulan agar kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dapat terpenuhi.
Masyarakat juga meminta perubahan status Puskesmas Enggano yang saat ini memberikan pelayanan rawat jalan menjadi puskesmas dengan pelayanan rawat inap. Mereka menilai peningkatan layanan diperlukan mengingat kondisi geografis Enggano yang merupakan wilayah kepulauan dan memiliki keterbatasan akses menuju fasilitas kesehatan di luar pulau.
Aspirasi lainnya berkaitan dengan tenaga kesehatan putra-putri Enggano. Masyarakat mengusulkan agar tenaga kesehatan asal Enggano yang telah menyelesaikan pendidikan di bidang kesehatan dapat diangkat menjadi PPPK melalui jalur khusus bagi daerah terluar dan terpencil.
Selain persoalan tersebut, dalam pertemuan di Desa Kahyapu masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik. Di antaranya permintaan kuota khusus beasiswa afirmasi bagi putra-putri Enggano, bantuan biaya hidup dan asrama mahasiswa, serta beasiswa ikatan dinas bagi calon dokter, perawat dan guru dari daerah tersebut.
Guru PAUD juga meminta dukungan peningkatan kualifikasi melalui beasiswa S1 PG-PAUD, penegerian PAUD Desa Kahyapu serta tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di wilayah 3T. Masyarakat juga menyampaikan kebutuhan dukungan bagi guru TPQ yang selama ini mengajar dengan fasilitas dan insentif terbatas.
Di sektor kesehatan masyarakat, warga mengusulkan peningkatan kesejahteraan kader Posyandu, termasuk standar insentif bagi kader di wilayah 3T, jaminan BPJS serta pelatihan dan pemenuhan peralatan Posyandu. Aspirasi tersebut berkaitan dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar dan pencegahan stunting di Enggano.
Masyarakat Enggano juga menyampaikan persoalan mengenai kepastian hukum pengelolaan Pulau Merbau yang secara administratif masuk wilayah Desa Kahyapu. Warga meminta adanya kejelasan mengenai regulasi pengelolaan pulau kecil tersebut serta dasar hukum penyewaan kepada pihak swasta.
Destita menyatakan aspirasi masyarakat Enggano akan menjadi catatan dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota DPD RI. Ia juga akan mendorong agar persoalan yang membutuhkan intervensi pemerintah pusat dapat disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait.
Menurut Destita, kondisi geografis Enggano membutuhkan perhatian khusus dalam pembangunan dan pelayanan dasar. Karena itu, aspirasi masyarakat perlu disampaikan secara konkret agar dapat menjadi bahan pembahasan dalam pengambilan kebijakan di tingkat pusat.
Reses tersebut menjadi ruang bagi masyarakat Enggano untuk menyampaikan langsung kebutuhan dan persoalan yang mereka hadapi. Aspirasi yang dihimpun selanjutnya menjadi bahan perjuangan Senator Destita dalam memperkuat perhatian pemerintah terhadap pembangunan Pulau Enggano.