Bengkulu – DPRD Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya mengawal percepatan revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai agar mampu menjadi pusat ekspor utama di wilayah barat Indonesia. Revitalisasi pelabuhan dinilai menjadi langkah strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, sekaligus menarik investasi baru ke Provinsi Bengkulu.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, didampingi anggota DPRD Suharto dan Darmawansyah, saat melakukan kunjungan kerja bersama jajaran PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
Menurut Teuku, salah satu prioritas utama dalam revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai adalah pengerukan alur pelayaran. Saat ini kedalaman alur telah mencapai sekitar 6,5 meter dan ditargetkan meningkat menjadi 12 meter agar memenuhi standar pelayaran internasional.
Dengan kedalaman tersebut, kapal-kapal berkapasitas besar dapat bersandar langsung di Pelabuhan Pulau Baai. Hal ini akan membuka peluang bagi seluruh komoditas unggulan Bengkulu, seperti batu bara, kopi, karet, kelapa sawit, hingga hasil perikanan, untuk diekspor langsung tanpa harus melalui pelabuhan di provinsi lain.
"Jika kedalaman alur sudah mencapai lebih dari 11 meter, maka seluruh produk ekspor Bengkulu dapat diberangkatkan langsung melalui Pelabuhan Pulau Baai. Ini tentu menjadi kabar baik bagi dunia usaha dan perekonomian daerah," ujar Teuku.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Pelindo sebelumnya telah menyepakati langkah percepatan agar aktivitas ekspor bisa dipusatkan di Pelabuhan Pulau Baai setelah proses pendalaman alur selesai.
Teuku juga mengapresiasi mulai beralihnya pengiriman minyak sawit mentah (CPO) melalui Pelabuhan Pulau Baai. Menurutnya, langkah tersebut menjadi sinyal positif bahwa pelabuhan kebanggaan Bengkulu mulai kembali dipercaya sebagai pintu utama distribusi komoditas ekspor.
Selain fokus pada pengerukan alur, DPRD turut menyoroti kondisi jalan menuju pelabuhan yang mengalami kerusakan akibat tingginya lalu lintas kendaraan bertonase besar. Kerusakan tersebut selama ini menjadi keluhan masyarakat karena mengganggu mobilitas sehari-hari.
Menanggapi persoalan itu, Pelindo telah menyiapkan program perbaikan jalan. Proses pengadaan proyek diperkirakan dimulai dalam waktu dekat, sementara pekerjaan fisik ditargetkan berlangsung pada September 2026 dan rampung pada triwulan pertama hingga triwulan kedua tahun berikutnya.
DPRD juga mendorong pembangunan jalur alternatif bagi masyarakat, termasuk rencana pembangunan jembatan pada jalur evakuasi. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan warga terhadap akses utama menuju kawasan pelabuhan yang kerap menerapkan sistem buka-tutup saat aktivitas operasional berlangsung.
Teuku optimistis revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai akan menjadi motor penggerak ekonomi Bengkulu. Bahkan, pertumbuhan ekonomi daerah diperkirakan dapat meningkat dari sekitar lima persen menjadi tujuh persen apabila seluruh program pengembangan berjalan sesuai rencana.
Selain meningkatkan nilai ekspor, pengembangan pelabuhan diyakini akan menciptakan ribuan lapangan kerja baru, memperkuat daya saing daerah, dan menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modal di Bengkulu.
Meski demikian, DPRD mengingatkan masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, salah satunya revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Perubahan regulasi tersebut diperlukan agar kawasan sekitar Pelabuhan Pulau Baai dapat ditetapkan sebagai kawasan industri.
Menurut Teuku, status kawasan industri menjadi faktor penting dalam menarik investasi berskala besar. Dengan adanya kepastian tata ruang, perusahaan nasional maupun internasional akan lebih yakin membangun fasilitas produksi di Bengkulu.
Sementara itu, Kepala Pelindo Bengkulu, Dimas, menjelaskan seluruh proses pengerukan alur dan pembangunan infrastruktur pelabuhan tetap mengikuti ketentuan pemerintah pusat. Seluruh tahapan, mulai dari evaluasi hingga pengadaan proyek, dilakukan sesuai regulasi yang berlaku.
Ia memastikan desain proyek telah rampung disusun. Meski sempat mengalami penyesuaian anggaran akibat kenaikan harga material dan biaya operasional, pembangunan ditargetkan mulai berjalan pada September atau Oktober tahun ini.
Pelindo juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, termasuk penataan kawasan permukiman di sekitar pelabuhan. Namun, pihaknya berkomitmen memastikan masyarakat tetap memperoleh akses yang aman selama proses pembangunan berlangsung.
DPRD Provinsi Bengkulu berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, Pelindo, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai berjalan sesuai target. Dengan dukungan semua pihak, pelabuhan ini diyakini mampu berkembang menjadi gerbang perdagangan dan ekspor utama di wilayah barat Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Bengkulu secara berkelanjutan.