KEPAHIANG – Ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepahiang belakangan ini berubah menjadi "medan pertempuran" ide yang sengit. Di bawah komando M. Salihin, S.Hut, M.Si., tim anggaran pemerintah daerah dipaksa memeras otak lebih keras. Mereka harus memilah ratusan usulan program dari berbagai dinas demi menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Anggaran 2026 yang ramah di kantong, namun tetap bertenaga bagi masyarakat bawah.
Tantangannya memang tidak main-main. Ketika kas daerah sedang diuji oleh pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dan kewajiban melunasi Surat Pengakuan Hutang (SPH) hingga puluhan miliar rupiah, Bappeda mengambil keputusan berani.
Alih-alih bersikap pasif dan memotong semua anggaran secara rata, Salihin menerapkan sistem impact-based planning—sebuah sistem penyaringan radikal yang hanya meloloskan program dengan dampak nyata bagi rakyat.
"Kami tidak mau lagi ada program yang sifatnya sekadar salin-tempel dari tahun lalu atau sekadar rutinitas birokrasi yang menghabiskan kertas. Tahun 2026, semua program harus langsung menyentuh urusan perut dan kesejahteraan warga," tegas Salihin saat ditemui di ruang kerjanya.
Tiga Jurus Utama Penyelamatan Ekonomi Akar Rumput
Hasil dari redesain ekstrem tersebut melahirkan tiga klaster program kerja yang menjadi komitmen mutlak Pemkab Kepahiang pada tahun depan. Ketiganya diberi status kebal potong dari kebijakan efisiensi:
1. Perang Total Melawan Stunting dan Kemiskinan
Bappeda tidak lagi membiarkan program penanganan stunting berjalan sendiri-sendiri di Dinas Kesehatan. Pada tahun 2026, program ini dikeroyok secara lintas sektor.
Anggaran kesehatan disinkronkan dengan program penyediaan air bersih dan sanitasi layak di desa-desa lokus prioritas. Bersamaan dengan itu, keluarga prasejahtera yang memiliki balita rentan akan disuntik dengan program pemberdayaan ekonomi agar mereka bisa mandiri dan lepas dari jerat kemiskinan ekstrem.
2. Modernisasi Kebun Rakyat dan Revitalisasi Ikon Kota
Sebagai daerah yang mayoritas warganya adalah petani, Bappeda mengunci program pengadaan teknologi tepat guna untuk komoditas kopi, lada, dan hortikultura. Pola pikir petani diubah dari sekadar menjual bahan mentah menjadi produk setengah jadi agar memiliki nilai jual tinggi.
Di sisi lain, proyek penataan kawasan Lapangan Santoso dipastikan tetap berjalan. Bappeda meluruskan bahwa proyek ini bukan sekadar urusan memoles keindahan kota, melainkan membangun infrastruktur ekonomi. Lapangan Santoso akan disulap menjadi pusat kuliner UMKM yang tertata rapi sekaligus ruang kreatif terbuka bagi anak muda Kepahiang.
3. Akurasi Program Berbasis Sensus Ekonomi 2026
Agar seluruh stimulus modal dan bantuan sosial tidak salah sasaran, Bappeda mengintegrasikan perencanaan daerah dengan kesuksesan Sensus Ekonomi 2026. Data riil dari dunia usaha hasil sensus nasional ini akan dijadikan rujukan tunggal bagi pemetaan potensi ekonomi di setiap kecamatan.
Membabat Pos Konsumtif demi Layanan Publik
Tentu saja, untuk mengamankan tiga klaster program prioritas ini, ada harga mahal yang harus dibayar oleh internal birokrasi. Jawa Pos mencatat, Bappeda Kepahiang mengambil langkah berani dengan mencoret total anggaran kegiatan seremonial pemerintahan yang dinilai tidak produktif.
Bahkan, panggung hiburan rakyat yang biasanya digelar meriah pada perayaan hari jadi kabupaten resmi ditiadakan demi mengamankan dana gizi balita dan perbaikan jalan logistik pertanian.
Melalui formula RKPD 2026 yang progresif ini, Bappeda Kepahiang ingin mengirimkan pesan penting ke seluruh daerah: keterbatasan anggaran fiskal bukanlah penghalang untuk membangun, melainkan sebuah momentum emas untuk memaksa birokrasi bekerja lebih jujur, efisien, dan sepenuhnya berpihak pada kemaslahatan publik. (adv)