KEPAHIANG – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, menegaskan bahwa akurasi data sektor usaha hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi basis utama dalam merumuskan arah pembangunan daerah ke depan. Ketersediaan data yang valid di tingkat akar rumput dinilai sangat krusial agar intervensi anggaran dan program kerja pemerintah daerah tidak salah sasaran, terutama di tengah ketatnya ruang fiskal saat ini.
Dukungan terhadap pendataan makro nasional tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepahiang, M. Salihin, M.Si.
Salihin mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pelaku usaha lokal, untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang transparan dan akurat kepada petugas di lapangan. Menurut dia, kualitas perencanaan pembangunan yang berkelanjutan sangat bergantung pada kejujuran data yang disuplai oleh dunia usaha.
"Kami mengimbau para pelaku usaha untuk mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 ini dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur. Data ekonomi yang berkualitas akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang tepat sasaran," kata Salihin saat memberikan keterangan resmi di Kepahiang, Jumat (5/6/2026).
Menghindari Spekulasi Kebijakan
Sebagai perangkat daerah yang memegang fungsi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi, Bappeda memerlukan basis data yang kuat agar tidak terjebak dalam spekulasi kebijakan. Hasil dari Sensus Ekonomi 2026 ini nantinya akan digunakan sebagai instrumen mutlak untuk memetakan potensi wilayah secara riil, memilah klaster industri regional, hingga merancang program prioritas yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat.
Melalui potret menyeluruh yang dihasilkan dari sensus ini, Pemerintah Kabupaten Kepahiang berharap dapat mengidentifikasi simpul-simpul ekonomi baru yang selama ini belum terpetakan dengan baik.
Langkah ini diproyeksikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak hanya berorientasi pada angka statistik semata, melainkan juga lebih inklusif dan mampu meningkatkan daya saing komoditas lokal di pasar regional.
Peta Jalan Pertumbuhan Inklusif
Dalam konteks pembangunan jangka panjang, sinkronisasi data pusat dan daerah melalui agenda nasional bertajuk Mencatat Ekonomi Indonesia ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan sektor-sektor produktif. Sensus ini akan merekam dinamika usaha mulai dari skala mikro hingga makro, yang menjadi motor penggerak utama di Bumi Sehasen.
Bappeda Kepahiang optimistis bahwa dengan terjalinnya kolaborasi dan keterbukaan yang baik antara masyarakat, pelaku usaha, dan petugas sensus, hambatan struktural dalam perencanaan pembangunan daerah dapat diminimalisasi.
Transformasi tata kelola pemerintahan yang berbasis data (data-driven policy) kini menjadi komitmen mutlak demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kepahiang yang merata. (adv)