Kepahiang - Postur keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang, Bengkulu, dipastikan terpukul hebat pada tahun anggaran 2026.
Kebijakan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat ditambah kewajiban membayar utang daerah hingga puluhan miliar rupiah membuat ruang fiskal daerah ini kian tercekik.
Menyiasati kondisi krusial tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepahiang terpaksa memutar otak.
Bappeda merombak total dokumen perencanaan demi menyelamatkan 16 program prioritas yang menyangkut hajat hidup masyarakat.
Kepala Bappeda Kepahiang M. Salihin, S.Hut, M.Si., blak-blakan menyebut krisis keuangan kali ini menuntut tingkat akurasi penganggaran yang jauh lebih tinggi.
Salihin menegaskan, setiap rupiah yang dialokasikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyentuh indikator kinerja utama.
"Tahun 2026 menuntut efektivitas penuh. Tidak ada lagi ruang bagi program yang sifatnya sekadar rutinitas birokrasi atau kosmetik," kata Salihin saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (5/6/2026).
Hiburan Rakyat Dicoret Demi Pelayanan Dasar
Dampak dari pengetatan sabuk anggaran ini terbilang radikal. Pemkab Kepahiang secara resmi mencoret sejumlah agenda seremonial berskala besar, termasuk kegiatan hiburan rakyat pada perayaan hari jadi kabupaten.
Sisa anggaran yang berhasil diselamatkan dari pemangkasan itu langsung dialihkan secara penuh untuk mengunci pelayanan dasar masyarakat.
Bappeda memetakan tiga sektor utama yang tidak boleh diganggu gugat:
Kesehatan dan Sosial: Anggaran penanganan stunting terpadu tetap dikunci demi mengejar target ambisius menuju zero stunting, termasuk program penghapusan kemiskinan ekstrem.
Ekonomi Akar Rumput: Proteksi anggaran untuk stimulus teknologi tepat guna bagi para petani dan pelaku UMKM di Kepahiang.
Infrastruktur Logistik: Penyisiran anggaran fisik untuk mendahulukan perbaikan jalan dan jembatan yang rusak parah sebagai urat nadi distribusi hasil bumi.
Nasib Lanjutan Proyek Lapangan Santoso
Di tengah hantaman efisiensi ini, Salihin memastikan proyek strategis daerah seperti kelanjutan penataan kawasan Lapangan Santoso akan tetap berjalan.
Bappeda kini sedang merancang formula agar pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus ikon ramah publik Kabupaten Kepahiang tersebut tetap mendapat porsi pendanaan yang proporsional.
Dokumen rancangan akhir RKPD 2026 saat ini tengah dikebut dan dimatangkan bersama pihak legislatif di DPRD Kepahiang.
Bappeda optimistis, impitan finansial ini justru menjadi momentum emas untuk memaksa lahirnya tata kelola keuangan daerah yang jauh lebih transparan, akuntabel, dan efisien. (adv)