KEPAHIANG — Pemerintah Kabupaten Kepahiang dipastikan akan memperketat ikat pinggang dalam menyusun rencana pembangunan tahun 2027. Bupati Kepahiang Zurdi Nata menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) wajib memangkas program kerja yang sekadar memenuhi keinginan birokrasi dan mengalihkan anggaran yang terbatas untuk kebutuhan mendesak masyarakat.
Langkah tegas ini menjadi sorotan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) 2027 yang digelar di Aula Guest House Kepahiang, Rabu, 11 Maret 2026.
Saat membuka forum tersebut, Zurdi Nata mengingatkan jajarannya agar realistis melihat kondisi fiskal daerah. Ia tidak ingin melihat adanya pemborosan anggaran untuk program-program seremonial yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan publik.
Program prioritas harus benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar keinginan. Selain itu, juga harus menyesuaikan dengan efisiensi anggaran yang ada, tegas Bupati Kepahiang di hadapan peserta forum.
Menurut bupati, efisiensi anggaran yang ketat di segala sektor justru menjadi kunci agar stimulus pembangunan tetap berjalan optimal. Pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dan jeli dalam menyusun skala prioritas agar setiap rupiah yang dikeluarkan mampu menyelesaikan persoalan di akar rumput.
Menindaklanjuti instruksi ketat kepala daerah tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Kepahiang, M. Salihin, S.Hut, M.Si., menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sistem penyaringan yang ketat terhadap seluruh usulan yang masuk. Bappeda memastikan tidak ada lagi ruang bagi program tiruan (copy-paste) antar-OPD.
M. Salihin menegaskan, keterbatasan fiskal menuntut perencanaan tahun 2027 dikunci pada sektor hulu yang produktif. Mulai saat ini, setiap aspirasi dari tingkat desa hingga kecamatan akan diuji menggunakan indikator prioritas yang berbasis pada kebutuhan riil warga lokal.
Kita harus mengunci anggaran pada program yang menyentuh masyarakat langsung. Penyelarasan ini dilakukan agar perencanaan tahun 2027 menjadi potret kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar formalitas untuk pemenuhan dokumen administratif, kata M. Salihin di sela-sela forum.
Meskipun diwarnai dengan pengetatan anggaran, Musrenbang yang mengusung tema Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Daerah ini tetap membidik sejumlah isu strategis. Fokus utama pemda ke depan meliputi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), kemandirian pangan, serta kesejahteraan petani.
Di sektor fisik, program prioritas diarahkan pada penguatan ekonomi melalui peningkatan kualitas infrastruktur, dengan catatan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan hidup serta mitigasi bencana.
Forum tahunan yang dimoderatori oleh Wakil Bupati Abdul Hafizh ini menjadi wadah penyaringan terakhir untuk menyelaraskan ribuan aspirasi warga dengan kemampuan keuangan daerah sebelum disahkan menjadi dokumen rencana kerja resmi.
Agenda strategis ini turut dikawal dan dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala OPD, para camat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan inklusif dari forum pemuda dan forum anak Kabupaten Kepahiang. (Adv)