BENGKULU – Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. Sumardi, M.M., mendesak Pemerintah Provinsi Bengkulu bergerak cepat melakukan akselerasi operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di seluruh wilayah Bumi Rafflesia. Langkah ini menyusul diresmikannya 1.061 KDMP secara nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Sabtu, 16 Mei 2026.
Meskipun menyambut baik target pembangunan yang mencapai 1.506 unit koperasi di Bengkulu, Sumardi memberikan catatan kritis terkait fakta lapangan yang menunjukkan belum adanya satu pun unit koperasi yang mulai beroperasi di tingkat daerah.
Sorotan tajam Ketua DPRD ini tertuju pada kendala klasik penyediaan lahan, di mana masih ada sekitar 300 lokasi desa dan kelurahan di Bengkulu yang hingga kini lahannya belum tersedia untuk pembangunan fisik gedung.
"Kami di DPRD mengapresiasi penuh program ekonomi kerakyatan Presiden Prabowo ini. Namun, Pemprov Bengkulu melalui Dinas Koperasi dan UKM serta jajaran kepala daerah di kabupaten/kota tidak boleh santai. Masalah 300 lahan yang belum siap itu harus segera dicarikan solusi konkret pekan ini juga, apakah lewat optimalisasi aset daerah atau skema lainnya. Jangan sampai kuota anggaran dari pusat justru hangus karena daerah tidak siap lahan," tegas Sumardi, Sabtu, 16 Mei 2026.
Dorong Kolaborasi dengan TNI untuk Kejar Ketertinggalan
Sumardi menilai, komitmen jajaran TNI melalui Korem 041/Gamas yang sudah berhasil merampungkan pembangunan fisik 224 gedung koperasi harus diimbangi dengan kecekatan birokrasi Pemerintah Daerah. Terlebih, anggaran pembangunan fisik sepenuhnya telah disiapkan oleh pemerintah pusat.
DPRD Provinsi Bengkulu meminta Pemprov segera berkoordinasi secara intensif dengan perangkat desa, camat, serta merangkul masyarakat setempat agar kendala pengadaan tanah bisa segera terurai.
"TNI sudah siap bekerja, anggaran pusat sudah turun, tinggal Pemprov yang harus jemput bola menyelesaikan administrasi lahannya. Jika hambatan lahan ini tuntas, dampak ekonominya akan luar biasa karena koperasi ini memotong rantai distribusi, sehingga harga sembako, pupuk, dan kebutuhan tani di desa bisa jauh lebih murah," tambahnya.
Target 1.506 Unit KDMP Bengkulu
Sebelumnya, dalam agenda peresmian nasional yang diikuti secara virtual di KDKMP Kelurahan Padang Harapan, Asisten III Setda Provinsi Bengkulu Nandar Munadi dan Danrem Brigjen TNI E. Sinabutar mengonfirmasi bahwa Bengkulu memang belum masuk dalam daftar wilayah yang dioperasionalkan secara serentak oleh Presiden pada kuartal ini.
Pihak Korem menyatakan bahwa distribusi perlengkapan operasional seperti barang dagangan dan manajemen sistem retail modern saat ini masih dalam proses pengiriman. Ke depan, KDMP di Bengkulu dirancang untuk mengintegrasikan kebutuhan harian warga, mulai dari sembako, gerai apotek, hingga distribusi pupuk bersubsidi langsung dari hasil bumi masyarakat lokal tanpa melalui tengkulak luar daerah.
Menyikapi hal tersebut, Sumardi menegaskan bahwa Komisi terkait di DPRD Provinsi Bengkulu akan menjadwalkan pemanggilan berkala terhadap dinas terkait guna mengawal ketat progres rekrutmen manajer profesional dan memastikan target 1.506 unit koperasi tersebut dapat terealisasi secara bertahap tahun ini. (adv)