Pemerintah Provinsi Bengkulu memperkuat kapasitas operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) guna memastikan data kemiskinan lebih akurat dan tepat sasaran. Langkah ini ditegaskan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, saat kegiatan peningkatan kapasitas di Aula Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Selasa 21 April 2026.
Khairil menegaskan, kualitas data menjadi kunci utama dalam penyaluran bantuan sosial. Ia menilai kemampuan operator harus ditingkatkan agar mampu mengelola data berbasis desil secara presisi, sehingga tidak lagi terjadi kesalahan dalam penentuan penerima manfaat.
“Operator harus benar-benar memahami pengelolaan data. Dengan kapasitas yang baik, persoalan data tidak valid bisa diminimalisir,” ujar Khairil.
Ia juga menyinggung persoalan sebelumnya terkait penghapusan data peserta BPJS dari skema APBN yang berdampak pada puluhan ribu warga. Akibatnya, sejumlah masyarakat tidak dapat mengakses layanan kesehatan karena status kepesertaan mendadak tidak aktif.
Menindaklanjuti hal tersebut, Pemprov Bengkulu telah melakukan verifikasi ulang data di lapangan melalui Dinas Sosial. Pemerintah memastikan setiap warga tetap mendapatkan layanan kesehatan, termasuk dengan skema pembiayaan melalui APBD jika terjadi kendala dari pusat.
“Tidak boleh ada masyarakat yang terhambat berobat. Kalau dari pusat bermasalah, daerah siap menanggung melalui APBD,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Swifanedi Yusda, menyebut sebanyak puluhan operator yang mengikuti kegiatan ini dan ditargetkan menghasilkan basis data yang lebih komprehensif. Data tersebut tidak hanya digunakan untuk program bantuan sosial, tetapi juga mendukung kebijakan lain seperti sektor pendidikan.
Ia menambahkan, proses pemutakhiran data turut melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) guna menyelaraskan metode pendataan ke depan. Dengan penguatan kapasitas operator dan sinergi lintas instansi, Pemprov Bengkulu menargetkan tata kelola data kemiskinan semakin transparan serta mampu menjamin perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat.