Bengkulu,IkoBengkulu.Com–Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu menggandeng Universitas Bengkulu (UNIB) untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) -ASN dan segara segerakan membuat kesepakatan melalui perjanjian kerja sama.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Zamhari, S.H., M.H mengatakan bahwa kerja sama dengan perguruan tinggi menjadi langkah strategis, mengingat data kependudukan menunjukkan hanya sekitar 0,5 persen penduduk yang berpendidikan Strata-2.," ujarnya saat kunjungan kerjannya di Rektorat UNIB, Senin, (26/1/2026).
Pertemuan singkat itu Kepala BKKBN bersama jajarannya disambut langsung Rektor UNIB Prof. Dr. Indra Cahyadinata, S.P., M.Si., yang didampingi Dekan Fisip UNIB di ruang Rektorat.
Angka ini menunjukkan tantangan besar yang harus kita jawab bersama. Peningkatan kualitas SDM tidak cukup hanya pada pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga harus didorong hingga jenjang pendidikan tinggi dan pascasarjana," ujar Zamhari.
Menurutnya, pendidikan pascasarjana memiliki peran penting dalam mencetak tenaga ahli, peneliti, serta perencana pembangunan yang mampu mendukung kebijakan pembangunan keluarga, kependudukan. Melalui kolaborasi dengan Universitas Bengkulu, BKKBN berharap dapat mendorong pemanfaatan data kependudukan dalam riset akademik, pengembangan kebijakan, serta peningkatan kapasitas generasi muda dalam menghadapi bonus demografi.
Kerja sama ini juga diharapkan memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pemerintah dalam mendukung Program Bangga Kencana serta pembangunan daerah yang berbasis data dan berorientasi pada kualitas penduduk.
Dr. Indra Cahyadinata, mengatakan bahwa pertemuan tersebut upaya meningkatkan kerja sama yang telah berjalan seperti Konselor Sebaya di kampus. Untuk lebih fokus pada program pembangunan kependudukan, pihaknya menyambut baik kerja sama pengadaan Mahasiswa Strata-2 (S2) dari unsur ASN BKKBN.
Ia minta kerja sama antar lembaga pemerintah itu segera di aksikan melalui penanda tanganan kesepakatan sebagai dasar hukum. Melalui kesepakatan itu nantinya agar tidak berhenti pada serimonial. Akan tetapi perlu tindaklanjut yang nyata sehingga memberikan nilai positif dalam pembangunan kualitas SDM," harap Indra. (***)