JAKARTA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu melakukan manuver agresif dengan mendatangi langsung Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Cipete, Jakarta Selatan, Jumat (12/12). Langkah "jemput bola" ini membuahkan hasil positif: kepastian kuota revitalisasi sarana dan prasarana bagi 32 Sekolah Menengah Atas (SMA) di Provinsi Bengkulu.
Kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan SMA ini dipimpin langsung oleh jajaran Komisi IV guna memastikan usulan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu terakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026.
Kawal Ketat Anggaran Pusat

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, menegaskan bahwa kehadiran fisik wakil rakyat di kementerian sangat krusial untuk mengawal proposal daerah di tengah persaingan anggaran nasional.
"Kami ingin memastikan proses verifikasi berjalan lancar. Alhamdulillah, hasil koordinasi terkait kuota revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, saat ini sudah dipastikan ada 32 SMA yang akan menerima bantuan," ujar Usin usai pertemuan.
Verifikasi Faktual Tetap Berjalan
Meski kuota 32 sekolah telah "dikunci", Usin mengingatkan bahwa proses belum selesai. Kementerian akan tetap melakukan verifikasi faktual yang ketat. Mengingat proposal revitalisasi diajukan oleh seluruh jenjang pendidikan di bawah naungan provinsi—mulai dari SMA, SMK, hingga Sekolah Luar Biasa (SLB)—seleksi prioritas menjadi penentu.
"Proses pengajuan sudah dilaksanakan semua sekolah. Kementerian akan memverifikasi untuk memastikan sekolah mana yang paling prioritas mendapatkan intervensi APBN," tambah politisi Partai Hanura tersebut.
Perjuangkan SMAN 12 Kaur
Selain fokus pada revitalisasi sekolah existing, Komisi IV juga membawa misi khusus mengawal proposal pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 12 Kaur. Pembangunan sekolah ini didorong agar lolos dalam pos anggaran tahun 2026 guna memperluas akses pendidikan di Kabupaten Kaur.
Menutup keterangannya, Usin menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mengawal proses ini hingga tahap finalisasi anggaran.
"Komisi IV berkomitmen mengawal sekaligus mengawasi proses ini hingga ketuk palu anggaran. Kita butuh intervensi dana pusat untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar di Bengkulu agar setara dengan daerah lain," tegasnya. (adv)