BENGKULU – Menjelang momen besar Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Pemerintah Pusat memberikan atensi khusus kepada seluruh kepala daerah terkait potensi kerawanan bencana hidrometeorologi dan stabilitas ekonomi. Peringatan ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional yang digelar secara virtual.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu merespons cepat arahan tersebut. Wakil Wali Kota Bengkulu, Ronny Tobing, bersama jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti jalannya rakor dari Ruang Monitoring Center Dinas Kominfo Kota Bengkulu guna menyelaraskan langkah taktis di daerah.
Alarm Siaga Bencana
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian membunyikan alarm kewaspadaan terkait cuaca ekstrem. Ia mencontohkan rentetan bencana yang baru saja terjadi sebagai peringatan keras bagi daerah lain untuk tidak lengah.
“Ada dua bencana besar yang terjadi, yakni banjir bandang dan longsor di Cilacap, Jawa Tengah, serta bencana dengan skala luas di Aceh, Sumbar, dan Sumut,” tegas Tito.
Mendagri meminta Pemkot Bengkulu dan daerah lainnya untuk memetakan titik rawan bencana dan memastikan kesiapan personel serta peralatan evakuasi, mengingat curah hujan diprediksi masih tinggi hingga awal tahun.
Fokus Transportasi dan Pangan
Selain faktor alam, Tito menyoroti lonjakan mobilitas masyarakat yang diprediksi meningkat tajam. Keamanan sektor transportasi—darat, laut, dan udara—menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar.
“Di momen Nataru yang paling penting adalah memastikan sistem transportasi aman, karena mobilitas masyarakat pasti sangat tinggi,” ujarnya.
Di sisi ekonomi, ancaman inflasi juga mengintai. Kenaikan permintaan bahan pokok jelang hari raya adalah siklus tahunan yang harus diantisipasi agar tidak membebani daya beli masyarakat. Tito menekankan bahwa pengendalian harga pangan membutuhkan orkestrasi lintas sektoral, melibatkan Satgas Pangan Polri hingga distributor lokal.
“Kenaikan harga pangan untuk kebutuhan perayaan pasti terjadi. Ini semua memerlukan sinergi, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri,” imbuh mantan Kapolri tersebut.
Instruksi Rapat Rutin
Menutup arahannya, Mendagri menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk segera menggelar rapat teknis rutin bersama Forkopimda dan stakeholder terkait. Tujuannya adalah memastikan "SOP" penanganan bencana dan pengamanan pasar berjalan efektif saat hari H nanti.
Hadir dalam rakor tingkat tinggi tersebut sejumlah pejabat negara, antara lain Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Widiyanti, Wakil Jaksa Agung Asep Mulyana, perwakilan BNPB, serta Satgas Pangan Polri. (adv)