IKOBENGKULU.COM - Tahun pertama masa jabatan Senator Apt. Destita Khairilisani, S.Farm., M.SM., menjadi perjalanan yang penuh warna. Putri yang kerap dipanggil “kerudung putih” ini hadir bukan hanya sebagai legislator di Senayan, tetapi juga sebagai sosok yang membawa aspirasi daerah ke panggung nasional. Dalam kurun waktu satu tahun, kiprahnya mencakup isu-isu krusial mulai dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, disabilitas, kesejahteraan sosial, literasi, hingga ketahanan pangan. Kaleidoskop ini merekam jejak langkah Senator Destita yang lahir dari semangat mengabdi untuk Bengkulu.
Awal Kiprah Politik
Sebelum terjun ke dunia politik, Destita berkiprah di sektor farmasi lebih dari 15 tahun, termasuk bekerja di perusahaan Jepang dan Amerika di Jakarta. Dorongan keluarga besar dari Seluma dan Bengkulu membuatnya pulang kampung, dengan tekad mengabdi di tanah leluhur.
Pada 1 Mei 2023, ia resmi mendaftar sebagai pendaftar pertama bakal calon anggota DPD RI diiringi keluarga dan simpatisan dengan delman dan busana adat Bengkulu. Kehadirannya disambut KPU, menandai awal langkah politik yang serius.
Masa Kampanye
Masa kampanye menjadi ruang Destita untuk menyapa rakyat secara langsung. Ia berkeliling desa di 10 kabupaten/kota, menyerap aspirasi tentang infrastruktur, pendidikan, UMKM, hingga isu sosial. Kehadirannya disambut hangat, dari pemuda hingga emak-emak.
Mereka menaruh harapan besar pada sosok senator muda ini. Dalam kampanye, ia menekankan pentingnya kolaborasi, kemandirian ekonomi, dan keberanian membawa suara Bengkulu ke tingkat nasional.
1000 Desa di Provinsi Bengkulu yang dilalui mengantarkan Destita meraih dukungan sebanyak 201.888 suara atau tertinggi kedua dari 11 Calon lainnya.
Bertugas di Komite III DPD RI
Tanggal 1 Oktober 2024 menjadi tonggak penting, Destita resmi dilantik bersama 151 anggota DPD RI periode 2024–2029. Ia mendapat amanah di Komite III, yang membidangi diantaranya pendidikan, kesehatan, budaya, agama, tenaga kerja, dan ekonomi kreatif.
Selain itu, Senator lulusan Universitas Indonesia ini juga dipercaya di BULD (Badan Urusan Legislasi Daerah) serta BKSP (Badan Kerja Sama Parlemen). Kombinasi ini menempatkannya di posisi strategis, menjembatani isu daerah dengan pusat, sekaligus membuka ruang kerja sama internasional.
Kawal Isu Sosial dan Inklusi
Destita aktif menyuarakan hak-hak kelompok rentan. Pada hari pertama kerja, Senator langsung tancap gas kembali ke Bengkulu menemui Komunitas Disabilitas.
Bertepatan pada peringatan Hari Disabilitas Internasional, ia menegaskan pentingnya aksesibilitas fasilitas publik. Lewat forum penyerapan aspirasi bersama Organisasi Mitra Masyarakat Inklusi (MMI), ia mendorong kuota kerja, pendidikan inklusif, dan perbaikan transportasi publik ramah disabilitas.
Dalam momentum Hari Anak Nasional 2025, ia mengingatkan urgensi perlindungan anak dari kekerasan dan pernikahan usia dini. Sementara pada Hari Kartini dan Hari Perempuan Internasional, ia menekankan peran penting perempuan sebagai penggerak pembangunan, sekaligus mendorong kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Bengkulu.
Senator juga aktif mendorong regulasi seperti Perda Disabilitas dan pencegahan perkawinan anak di Bengkulu agar disahkan dan dibentuk sebagai upaya memberi penghormatan hak disabilitas dan menjaga hak-hak anak mendapat pendidikan setara tanpa ada pengaruh pernikahan dini yang angkanya cukup mengkhawatirkan.
Perjuangkan Kesejahteraan Guru Honorer dan Perangkat Desa
Sejak awal Senator telah banyak mendapat masukan dari berbagai kalangan termasuk para honorer di Bengkulu. Tarik ulur-nya regulasi pengangkatan honorer memicu keresahan guru di Bengkulu. Tak elak, pada awal 2025 massa Forum Aliansi Honorer menggelar aksi di depan Gedung DPR/DPD/MPR, menuntut pengangkatan guru honorer R2 dan R3 menjadi PPPK penuh waktu.
Senator hadir langsung menemui perwakilan honorer Bengkulu, menyatakan komitmennya memperjuangkan aspirasi tersebut, dan segera menyampaikannya kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam rapat kerja Komite III. Destita menegaskan guru honorer merupakan tulang punggung pendidikan, namun kesejahteraan mereka masih jauh dari layak. Ia meminta Kemendikdasmen mempercepat regulasi pengangkatan honorer agar memperoleh kepastian status.
Abdul Mu’ti mengapresiasi aspirasi yang disampaikan dan menjelaskan persoalan pengangkatan guru masih terkait kewenangan otonomi daerah, namun pihaknya tengah mendorong agar kebijakan baru memungkinkan pembinaan dan pengangkatan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. Penundaan pengangkatan PPPK dan PNS juga memicu keresahan abdi negara pada triwulan pertama 2025. Kemenpan-RB bilang jika Calon PPPK dan PNS yang sudah kadung berhenti dari tempat bekerja, harus menunggu sampai awal 2026. Gelombang protes pun mencuat dari berbagai wakil rakyat termasuk Senator Destita, sampai akhirnya Presiden turun tangan dan meminta pengangkatan dipercepat sesuai kesepakatan awal yakni periode Juli-Oktober 2025.
Senator Destita dalam rapat bersama Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) awal 2025 menyuarakan aspirasi agar gaji perangkat desa disetarakan dengan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II A sesuai amanat PP Nomor 11 Tahun 2019. Hal ini mengingat peran vital perangkat desa sebagai ujung tombak pemerintahan dan pelayanan masyarakat, serta menegaskan pentingnya peningkatan kesejahteraan mereka. Aspirasi ini mendapat dukungan pimpinan BULD dan anggota DPD RI, dengan harapan kebijakan ini segera direalisasikan pemerintah pusat demi kehidupan yang lebih layak bagi perangkat desa di Bengkulu dan seluruh Indonesia.
Pembangunan Bengkulu
Sebagai anggota Komite III, isu kesehatan menjadi perhatian utama. Ia mengadvokasi peningkatan tenaga kesehatan, khususnya apoteker, di Bengkulu. Dalam audiensi dengan Kementerian Kesehatan, rentang periode Januari-Juni 2025, ia menekankan penguatan layanan kesehatan di wilayah terpencil seperti Pulau Enggano.
Destita juga turut memperjuangkan hadirnya kantor Balai Pekerja Migran Indonesia (P2MI) di Bengkulu, lengkap dengan pusat pelatihan pekerja migran. Setengah jalan, langkahnya langsung disambut Menteri Abdul Kadir Karding.
Pusat P2MI pun didirikan pada akhir Juli 2025 di Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Keberhasilan ini membuka peluang bagi ribuan calon pekerja migran dari Bengkulu bekerja secara aman dan legal di luar negeri.
Dalam bidang ketahanan pangan, ia mendukung program benih padi lokal untuk swasembada pangan. Melalui kelompok tani, para petani di Bengkulu mendapat bantuan benih secara cuma-cuma dari Kementerian Pertanian.
Di beberapa kesempatan jelang musim tanam, Ia bahkan turun langsung menyerahkan benih ke kelompok tani di Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Kaur hingga Seluma.
Baginya, pertanian adalah pondasi kemandirian daerah sekaligus peningkatan kesejahteraan petani.