JAWA TIMUR - Melalui penguatan data dan pengawasan, program MBG di Lumajang menjadi model pengelolaan bantuan pangan yang transparan, aman, dan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh makanan bergizi, tetapi juga merasakan dampak positif bagi stabilitas harga pangan di pasar lokal.
Keberhasilan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lumajang ditopang oleh empat faktor utama, yaitu operasional dapur, data akurat, pengawasan kualitas pangan, serta kolaborasi lintas sektor.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lumajang, Moch. Sonhaji, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan survei menyeluruh yang mencakup penyedia bahan pangan, pemasok, sekolah, hingga penerima manfaat program MBG.
“Dalam rapat koordinasi yang dilakukan secara daring bersama Menteri Dalam Negeri pekan lalu, disebutkan bahwa data sangat penting untuk memastikan program berjalan efektif dan aman, sekaligus memetakan dampak bagi masyarakat,” ujar Sonhaji melalui keterangan pers yang diterima, pada Senin (8/9/2025).
Sonhaji menambahkan, pengawasan kualitas pangan menjadi salah satu aspek krusial dalam pengelolaan dapur MBG.
Menurutnya, sinergi dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) dibutuhkan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan, sementara kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diperlukan agar keamanan dan kualitas gizi makanan tetap terjamin. Uji kelayakan bahan pangan kini menjadi prosedur rutin sebelum makanan disalurkan kepada masyarakat.
Setiap dapur MBG di Lumajang juga dilengkapi tiga tenaga utama, yaitu ahli gizi, kepala dapur, dan akuntan. Kehadiran tim ini memastikan distribusi makanan berjalan transparan, efisien, serta sesuai standar gizi yang ditetapkan pemerintah.
“Dengan data yang kuat, pengawasan ketat, dan kolaborasi lintas sektor, dapur MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi daerah secara berkelanjutan,” tambah Sonhaji.
Langkah ini mencerminkan pendekatan terpadu Pemkab Lumajang dalam pengelolaan bantuan pangan, di mana aspek sosial, kesehatan, dan ekonomi saling bersinergi. Pemerintah daerah terus memantau pelaksanaan program untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, sekaligus menjaga kestabilan pasokan pangan lokal.
Sementara itu Sekertaris Daerah Kab.Lumajang, agus Triyono, menjelaskan bahwa pengelolaan dapur umum MBG harus dilakukan secara bijak agar tidak mengganggu pasokan bahan pangan di pasar.
“Dapur MBG harus menjadi solusi sosial dan ekonomi. Porgram ini dirancang untuk menjaga ketersediaan bahan pangan, sekaligus mendukung daya beli masyarakat,”jelas Sekda Kab.Lumajang.
Selain itu, pemerintah daerah secara berkala melakukan evaluasi terhadap kinerja dapur MBG serta mematau dampaknya terhadap harga bahan pangan di pasar lokal. Dengan demikian bantuan gizi yang diberikan tidak hanya mencegah kekurangan nutrisi, tetapi juga membantu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Sementara itu Anggota Komisi IX DPR Riu dr. Maharani, pada saat sosialisasi Program MBG di Rokan Hilir, Riau mengaskan perlunya variasi dapur umum, sehingga dapat menjangkau lebih banyak sekolah sekaligus untuk meningkatkan ekonomi lokal.
Senada dengan anggota Komisi IX tersebut, diaspora Indonesia yang telah lama menetap di Inggris, dan juga seorang Naturophatic Therapist, Debby Jean-Marie justru menyarakan agar pemerintah menghentikan program dapur umum dan menggantinya denga Dapur Sekolah, bahkan ia juga meminta kantin-kantin di sekolah sebaiknya ditutup karena lebih banyak menjajakan makanan tidak sehat, dan solusinya karyakan pekerja kantin tersebut sebagai karyawan Dapur MBG di Sekolah.
Bahkan Fadhil As Mobarok dari Mubarok Institute sejak awal menegaskan bahwa solusi terbaik saat ini adalah memberdayakan Dapur Sekolah untuk mengurangi dampak negatif Program MBG yang ada seperti saat ini.(*)