IKOBENGKULU.COM– Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, menyoroti banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pelarangan siswa mengikuti ujian akibat tunggakan SPP atau iuran komite sekolah. Ia meminta pihak sekolah, termasuk SMA, SMK, dan MAN, untuk tidak menghambat hak siswa dalam menempuh ujian akademik maupun praktik.
"Kami menerima banyak pengaduan dari orangtua dan siswa yang mengeluhkan kebijakan beberapa sekolah yang tidak mengizinkan siswa mengikuti ujian hanya karena ada tunggakan pembayaran SPP atau iuran komite," ujar Usin Abdisyah Putra Sembiring.
Menurutnya, pendidikan adalah hak dasar yang tidak boleh terhalang oleh faktor ekonomi. Oleh karena itu, Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menghimbau seluruh kepala sekolah, guru, serta pengurus komite untuk memastikan bahwa siswa tetap dapat mengikuti ujian dengan tenang dan tanpa tekanan psikologis.
"Berikan mereka kesempatan untuk melakukan ujian tanpa intimidasi, tanpa tekanan. Jangan sampai masa depan mereka terhambat hanya karena masalah administrasi keuangan," tambahnya.
Selain itu, Usin juga meminta pemerintah daerah, khususnya Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan, untuk segera mengeluarkan surat edaran yang menegaskan bahwa siswa tidak boleh dilarang mengikuti ujian akibat kendala pembayaran SPP.
"Kami berharap surat edaran ini segera dikeluarkan agar tidak ada lagi siswa yang dihambat dalam mengikuti ujian kenaikan kelas atau kelulusan mereka," tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua orangtua memiliki kondisi ekonomi yang sama. Dengan berbagai beban yang harus ditanggung, termasuk kebutuhan hidup lainnya, kebijakan yang terlalu kaku terkait pembayaran SPP bisa menjadi beban psikologis bagi siswa dan keluarganya.
Dengan adanya himbauan ini, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama dalam memastikan kelancaran proses pendidikan di Bengkulu, serta memberikan kesempatan bagi seluruh siswa untuk meraih masa depan yang lebih baik. ***