IKOBENGKULU.COM - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin, menyatakan kekhawatirannya terhadap wacana pemerintah yang berencana mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat. Sultan menilai kebijakan tersebut berpotensi berdampak negatif, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat kelas menengah yang kini tengah menghadapi penurunan pendapatan.
"Kami harap pemerintah mengkaji dampak penghapusan subsidi BBM ini secara menyeluruh. Karena kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah kelas menengah," ujar Sultan dalam keterangan resminya, Senin (04/11).
Sultan mengingatkan bahwa penurunan pendapatan kelas menengah serta fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang meningkat perlu menjadi pertimbangan pemerintah. Menurutnya, kelas menengah memainkan peran signifikan dalam struktur pertumbuhan ekonomi nasional.
"Menghapus subsidi BBM akan meningkatkan harga kebutuhan pokok. Kami minta pemerintah jangan mengabaikan keberadaan kelas menengah, yang selama ini tidak tersentuh bantuan langsung tunai (BLT)," tegas Sultan.
Sebagai alternatif, mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bengkulu itu mengusulkan agar pemerintah lebih mempertimbangkan peningkatan pajak kendaraan bermotor ketimbang menghapus subsidi BBM. Sultan menilai, pajak kendaraan dapat dihitung dengan pendekatan yang lebih ketat, menggunakan variabel seperti tingkat emisi karbon, selain harga dan bobot kendaraan sebagai basis perhitungan.
"Sebagai langkah peningkatan pendapatan, pemerintah sebaiknya menaikkan pajak kendaraan pribadi berdasarkan harga dan tingkat emisi tertentu," sarannya.
Sultan juga mengungkapkan bahwa masih banyak potensi pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor yang belum dimaksimalkan. "Lebih dari 40 persen kendaraan bermotor tidak membayar pajak. Ini adalah potensi besar bagi pemerintah," ungkapnya.
Lebih lanjut, Sultan mendorong percepatan dan perluasan kebijakan transisi energi, khususnya pada kendaraan bermotor. Ia juga menyoroti perlunya pembaruan data dan teknologi pada sistem distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
Di akhir keterangannya, Sultan menekankan bahwa penyaluran subsidi dan BLT sering kali mengalami kendala, termasuk masalah data yang belum akurat. "Subsidi dan BLT sering dianggap salah sasaran karena kita belum memiliki basis data yang valid dan sistem distribusi yang presisi," tutupnya.
Pemerintah diketahui sedang mempertimbangkan perubahan skema penyaluran subsidi BBM dari subsidi produk menjadi subsidi langsung atau BLT. Rencana ini semakin dekat untuk direalisasikan, meskipun masih menuai pro dan kontra di tengah masyarakat dan para pemangku kepentingan.