IKOBENGKULU.COM – Kanopi Hijau Indonesia mengungkapkan bahwa empat unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dibangun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan anggaran puluhan miliar kini dalam kondisi terbengkalai dan tidak lagi berfungsi. Kondisi ini menunjukkan lemahnya perhatian negara terhadap pengembangan sumber energi bersih.
Beberapa peralatan di PLTS tersebut dilaporkan hilang, sementara panel surya yang seharusnya menjadi sumber energi utama kini tertutup semak belukar. Gutomo, Kepala Desa Gajah Makmur di Kecamatan Malin Deman, Mukomuko, menyatakan bahwa desanya sudah menyerah dengan upaya memanfaatkan energi surya.
“Keberadaan peralatan yang terbengkalai justru menghambat pembangunan di sini. Lahan yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk hal lain kini tidak bisa digunakan,” ujar Gutomo.
Situasi serupa juga terjadi di tiga lokasi lainnya: PLTS Wonosalam di Sumber Makmur, Kabupaten Mukomuko; PLTS Banjarsari; dan PLTS Kahyapu di Pulau Enggano, Bengkulu Utara. Warga setempat telah berupaya mempertahankan sumber energi ini, namun terkendala oleh biaya dan kurangnya pengetahuan teknis.
“Kami sudah mengumpulkan sumbangan dari warga untuk menjaga agar PLTS di Kahyapu tetap beroperasi. Sumbangan ini digunakan untuk membeli baterai dan biaya pemeliharaan, tetapi kurangnya pengetahuan membuat kami akhirnya menyerah,” ungkap Siswandi, Sekretaris Desa Kahyapu sekaligus teknisi PLTS setempat.
Warga Kahyapu telah berusaha melakukan berbagai perbaikan, termasuk mengganti instalasi yang rusak akibat gigitan tikus dan memperbaiki panel yang terbakar. Namun, performa penyimpanan baterai terus menurun, dan meski desa telah menambah baterai baru pada tahun 2023, PLTS tersebut tetap tidak bisa beroperasi.
Ketua Kanopi Hijau Indonesia, Ali Akbar, menyatakan bahwa survei yang mereka lakukan bertujuan untuk menilai manfaat PLTS bagi masyarakat dan melihat sejauh mana perhatian pemerintah terhadap sumber energi bersih yang dibangun dengan biaya besar tersebut.
“Kami menemukan bahwa sumber energi ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk penerangan dan perekonomian. Namun, kondisinya saat ini rusak dan terbengkalai, dengan rata-rata masa pakai hanya dua tahun,” ujar Ali.
Di Pulau Enggano, listrik sangat bergantung pada pasokan bahan bakar dari Kota Bengkulu, sehingga keberadaan PLTS seharusnya sangat penting. Sementara itu, di Gajah Makmur, yang berbatasan dengan hutan, pemadaman listrik sudah menjadi hal biasa bagi warga setempat.
Selain untuk penerangan, PLTS juga mendukung aktivitas perekonomian warga, terutama di sektor perikanan di Pulau Enggano, di mana listrik digunakan untuk penyediaan es batu.
"Berdasarkan hasil survei, terlihat jelas bahwa perhatian pemerintah terhadap pembangkit listrik yang bersumber dari energi bersih masih sangat rendah," tambah Ali.
Ketersediaan energi listrik yang sepenuhnya bergantung pada PLN dianggap sebagai pendekatan yang salah. Pertama, ketergantungan pada satu entitas meningkatkan kerentanan, karena kerusakan pada satu titik dapat mempengaruhi area lain. Kedua, komunitas menjadi sangat bergantung pada PLN untuk menjalankan aktivitas ekonomi mereka yang memerlukan listrik. Ketiga, terbengkalainya empat PLTS ini menunjukkan bahwa pemerintah belum serius dalam menjalankan program transisi energi.
Dengan kondisi ini, pemerintah seharusnya segera memperbaiki PLTS yang ada sebagai bentuk komitmen terhadap transisi energi. "Jika tidak, negara ini pantas disebut NATO (No Action Talk Only)," pungkas Ali.