LEBONG – Bupati Lebong, Azhari, kembali melakukan manuver strategis dalam tata kelola birokrasinya. Sebanyak tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau setingkat Kepala Dinas resmi dirotasi ke posisi baru dalam pelantikan yang digelar khidmat, Jumat (14/11).
Perombakan "kabinet" daerah ini tidak hanya menyasar pucuk pimpinan dinas, tetapi juga melibatkan puluhan pejabat administrasi dan pengawas lainnya. Langkah ini ditegaskan Azhari sebagai upaya "penyegaran mesin" birokrasi guna memastikan target pembangunan tahun 2025 tuntas dengan hasil maksimal.
Bukan Sanksi, Tapi Kebutuhan Organisasi
Dalam sambutannya usai memimpin pengambilan sumpah jabatan, Bupati Azhari menepis isu miring yang mengaitkan mutasi ini dengan sentimen politik atau sanksi personal. Ia menekankan bahwa pergeseran posisi adalah hal lumrah dalam manajemen organisasi pemerintahan yang sehat.
Bupati Lebong, Azhari, memandu pembacaan sumpah jabatan saat melantik 7 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan puluhan pejabat administrasi di lingkungan Pemkab Lebong, Jumat (14/11).
"Rotasi dan mutasi adalah kebutuhan organisasi, bukan hukuman. Kita ingin menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat (the right man on the right place). Ada dinas yang butuh figur pendobrak, ada yang butuh figur pembenah administrasi. Kita sesuaikan kompetensinya," tegas Azhari.
Tujuh "Jenderal" Baru di OPD
Ketujuh Kepala Dinas yang bergeser posisi diharapkan mampu membawa inovasi baru di instansi yang kini mereka pimpin. Bupati Azhari menantang para pejabat Eselon II ini untuk segera melakukan konsolidasi internal dan tidak berlama-lama dalam masa adaptasi.
"Saya minta pejabat yang baru dilantik langsung tancap gas. Tidak ada waktu untuk belajar berlama-lama. Pelajari DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), lihat target kinerja, dan selesaikan sisa pekerjaan tahun ini dengan akuntabel," instruksinya.
Fokus Serapan Anggaran dan Pelayanan Publik
Momentum pelantikan di bulan November ini dinilai krusial. Pasalnya, Pemkab Lebong tengah berpacu dengan waktu untuk memaksimalkan serapan anggaran akhir tahun. Azhari mewanti-wanti agar formasi baru ini tidak justru menghambat administrasi, melainkan mempercepatnya.
Selain Eselon II, puluhan pejabat administrator (Eselon III) dan pengawas (Eselon IV) yang ikut dilantik juga diminta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Masyarakat menunggu kerja nyata kita. Jangan sampai mutasi ini membuat pelayanan terganggu. Justru harus lebih baik, lebih cepat, dan lebih ramah," pungkas Bupati.(adv)