Jalan Tol Bengkulu Resmi Masuk Daftar PSN, Gubernur Helmi Hasan: Alhamdulillah, Doa Kita Terjawab

Jalan Tol Bengkulu Resmi Masuk Daftar PSN, Gubernur Helmi Hasan: Alhamdulillah, Doa Kita Terjawab
Jalan tol Bengkulu-Taba Penajung/ foto; dok/

BENGKULU, IKOBENGKULU.COM – Kabar menggembirakan datang untuk masyarakat Bengkulu. Pemerintah pusat resmi menetapkan Jalan Tol Lubuk Linggau–Curup–Bengkulu sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) terbaru tahun 2025. Keputusan ini diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 mengenai daftar PSN. Regulasi tersebut diteken oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 24 September 2025.

Dalam daftar PSN terbaru itu, terdapat 50 proyek jalan tol di seluruh Indonesia. Beberapa proyek telah beroperasi, sementara lainnya masih dalam tahap persiapan atau konstruksi. Salah satunya adalah ruas tol Lubuk Linggau–Curup–Bengkulu yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Bengkulu.

Gubernur Helmi Hasan Sambut Keputusan Pemerintah

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyampaikan rasa syukur atas penetapan proyek tersebut.

“Alhamdulillah, ikhtiar dan doa kita semua akhirnya membuahkan hasil,” ujarnya, Senin (13/10).

Menurut Helmi, penetapan ini menjadi momentum penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang akan membuka konektivitas antarwilayah di Pulau Sumatera.

“InsyaAllah, dengan status PSN ini, pembangunan jalan tol Bengkulu bisa semakin cepat terealisasi,” tambahnya.

Jalan Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Jalan Tol Lubuk Linggau–Curup–Bengkulu merupakan proyek strategis yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarprovinsi, memperlancar arus logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Sumatera. Tol ini juga menjadi akses vital menuju Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, yang berpotensi menjadi gerbang ekspor baru di kawasan barat Indonesia.

Dengan status sebagai Proyek Strategis Nasional, proyek ini akan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat, baik dari sisi pendanaan, percepatan perizinan, maupun koordinasi lintas kementerian. ***