Jakarta, 17 Agustus 2025 – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin menegaskan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia harus dimaknai lebih dari sekadar simbol lepas dari penjajahan. Menurutnya, kemerdekaan sejati baru hadir apabila seluruh rakyat, termasuk masyarakat di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T), dapat merasakan keadilan pembangunan secara nyata.
“Kemerdekaan sejati baru terasa ketika seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga 3T, menikmati pemerataan ekonomi, layanan kesehatan yang layak, dan infrastruktur memadai,” ujar Sultan dalam pernyataannya, Minggu (17/8).
Sultan menekankan bahwa kebebasan politik tidak akan berarti tanpa keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Ia mencontohkan gagasan demokrasi hijau yang sebelumnya dituangkan dalam bukunya Green Policing. “Demokrasi kita harus substansial. Tidak cukup hanya prosedural, melainkan juga berpihak pada daerah, menjaga ekologi, dan berorientasi pada generasi mendatang,” tegasnya.
Di tengah tantangan krisis iklim global, Sultan menilai arah pembangunan nasional harus lebih serius memasukkan prinsip keberlanjutan dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu langkah yang sedang diperjuangkan DPD adalah percepatan pembahasan RUU Pemerintahan Daerah (RUU Pemda) dalam Prolegnas Prioritas.
“RUU Pemda harus memastikan pemerataan fiskal, peningkatan layanan dasar, dan keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pembangunan. Masih banyak daerah yang tertinggal karena kewenangan dan anggarannya belum jelas. Hal ini harus segera dibenahi agar pembangunan benar-benar dirasakan rakyat,” kata Sultan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam bidang ekonomi, kesehatan, hingga infrastruktur. “Kita perlu mendorong pemerataan investasi, memperkuat UMKM, menjamin akses kesehatan dasar, serta mempercepat pembangunan jalan, pelabuhan, dan konektivitas internet. Semua itu harus berbasis kolaborasi nyata, bukan sekadar retorika,” ujarnya.
Lebih jauh, Sultan menyoroti Asta Cita sebagai peta jalan pemerataan pembangunan yang harus diimplementasikan hingga ke tingkat daerah. “Asta Cita bukan sekadar janji politik. Ia mencakup pemerataan pangan, energi bersih, pendidikan, kesehatan, maritim, hingga konektivitas. DPD akan mengawal agar semua itu benar-benar berjalan di lapangan,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Sultan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita kemerdekaan sesuai tema HUT ke-80 RI, “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.”
“Mari jadikan momentum HUT ke-80 ini sebagai titik tolak mempercepat pemerataan, memperkuat demokrasi hijau, dan membangun Indonesia yang adil, berkelanjutan, serta bersatu bagi seluruh rakyat di setiap penjuru negeri,” pungkasnya. (Cik)