JAKARTA – Harapan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin kini mulai terwujud. Program Sekolah Rakyat, yang digagas Presiden Prabowo Subianto, resmi digulirkan untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi mereka yang selama ini sulit mengakses sekolah formal.
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyebut, Sekolah Rakyat adalah wujud nyata keberpihakan negara kepada masyarakat marginal. Program ini, kata Sultan, sejalan dengan poin keempat Asta Cita, yaitu membangun sumber daya manusia unggul lewat penguatan pendidikan, sains, dan teknologi.
“Pendidikan tidak boleh jadi barang mewah. Sekolah Rakyat adalah bukti negara hadir, memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap bisa sekolah,” tegas Sultan, Jumat (8/8/2025).
Kaur Jadi Wilayah Percontohan Nasional
Salah satu daerah yang menjadi percontohan nasional adalah Kabupaten Kaur, Bengkulu. Di sini, dua lokasi sudah lolos verifikasi untuk dijadikan sekolah permanen: Desa Cucupan Kecamatan Muara dan SMAN 11 yang tengah direnovasi di Desa Padang Petron. SMAN 11 ditargetkan mulai beroperasi pertengahan Agustus 2025 dan menampung 100 siswa (40 SMA dan 60 SMP).
Menurut Sultan, keberadaan Sekolah Rakyat di wilayah seperti Kaur menegaskan bahwa pemerataan pendidikan adalah prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Ia mengingatkan, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari berdirinya gedung sekolah, tetapi juga dari kurikulum yang relevan, guru yang adaptif, dan pendampingan sosial bagi siswa.
“Gedung dan meja belajar penting, tapi yang lebih penting adalah isi pembelajarannya dan bagaimana guru memahami situasi sosial-ekonomi muridnya,” ujarnya.
Kolaborasi dan Capaian Nasional
Program ini digerakkan melalui kerja sama Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, dan pemerintah daerah. Hingga semester I 2025, sudah ada 100 lokasi rintisan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Sebanyak 63 sekolah sudah beroperasi sejak 14 Juli 2025, menampung 6.180 siswa dari keluarga rentan.
Akhir Juli, jumlahnya bertambah 37 sekolah, dan pada September mendatang ditargetkan ada tambahan 59 sekolah lagi. Pemerintah telah mengucurkan Rp327,1 miliar untuk mendukung pembangunan program ini, termasuk Rp206,17 miliar untuk tahap terbaru.
DPD RI, kata Sultan, akan terus mengawal dan memastikan program ini berjalan sesuai tujuan. “Sekolah Rakyat harus jadi tulang punggung pembangunan SDM bangsa, terutama di daerah tertinggal. Ini investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia,” pungkasnya. (Cik)