BENGKULU, IKOBENGKULU.COM — Hingga pertengahan tahun 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Bengkulu mencapai angka menggembirakan, yakni sebesar Rp1,95 triliun. Angka tersebut mencakup 26.557 debitur yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Capaian ini menjadi indikator kuat dari keberhasilan program percepatan akses keuangan di daerah, yang digerakkan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Bengkulu.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menyampaikan apresiasinya terhadap kerja keras TPAKD dalam meningkatkan inklusi keuangan secara partisipatif dan menyeluruh.
“Pemprov Bengkulu mendorong perluasan akses keuangan di seluruh wilayah sebagai bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Herwan dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakerda) TPAKD se-Provinsi Bengkulu Tahun 2025 yang diselenggarakan di Kantor OJK Provinsi Bengkulu, Kamis (7/8).
Menurutnya, keberadaan TPAKD memberikan kontribusi penting dalam menyinergikan program-program keuangan dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah hingga sektor keuangan. TPAKD disebut menjadi garda terdepan dalam menjembatani masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Senada dengan itu, Kepala Kantor OJK Provinsi Bengkulu, Ayu Laksmi Sytia Dewi, menegaskan bahwa sinergi lintas sektor dan komitmen bersama merupakan faktor kunci keberhasilan roadmap TPAKD.
"TPAKD diharapkan mampu menyediakan produk dan layanan keuangan formal yang konsisten dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan," jelas Ayu.
Beragam program unggulan telah dilaksanakan TPAKD di berbagai daerah di Bengkulu, di antaranya:
Gerakan Pelajar Menabung (KEJAR): Satu pelajar satu rekening, yang hingga Juni 2025 telah menghasilkan 70.166 rekening pelajar dengan total simpanan mencapai Rp23,8 miliar.
Gerakan Ayo Ikut Asuransi: Mendorong masyarakat memahami pentingnya proteksi finansial.
Edukasi Pasar Modal: Menumbuhkan minat investasi sejak dini.
Business Matching & KUR: Mempertemukan pelaku UMKM dengan lembaga keuangan.
Kredit Melawan Rentenir (KPMR): Alternatif pembiayaan yang legal dan ringan bunga.
Agen Laku Pandai (One Village One Agent): Mewujudkan inklusi keuangan hingga pelosok desa.
Program Asuransi untuk Petani, Nelayan, dan Peternak: Perlindungan usaha berbasis sektor produktif.
Program Desa Wisata dan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI): Mendorong penguatan ekonomi lokal melalui akses keuangan terintegrasi.
Untuk memberikan apresiasi atas berbagai capaian tersebut, OJK akan menggelar TPAKD Award 2025, sebuah ajang penghargaan tahunan yang melibatkan 38 TPAKD tingkat provinsi dan 514 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Penyerahan penghargaan direncanakan menjadi bagian dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD Tahun 2025.
Ajang ini sekaligus menjadi momentum refleksi dan perumusan strategi lanjutan dalam memperkuat akses dan literasi keuangan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. ***