KEPAHIANG, IKOBENGKULU.COM – Sebanyak lima fraksi DPRD Kabupaten Kepahiang menyatakan persetujuan agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Ruang Sidang Utama, Kamis (3/7/2025).
Meskipun menyetujui, masing-masing fraksi memberikan sejumlah catatan, saran, dan kritik terhadap substansi Raperda Perubahan APBD 2025.
Fraksi Perindo melalui Wakil Ketua Muhammad Nopriandi, S.Sos., menekankan pentingnya pengelolaan pendapatan dan penerimaan daerah secara optimal. Ia meminta agar alokasi anggaran lebih diarahkan pada program prioritas yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Kebijakan anggaran harus disusun secara proporsional, objektif, transparan, dan berkeadilan agar dapat menyelesaikan persoalan rakyat secara nyata,” tegas Nopriandi.
Fraksi NasDem melalui juru bicaranya, Abdul Haris, S.E., mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sinkronisasi kebijakan dengan visi-misi Bupati Kepahiang. Ia menilai OPD perlu lebih kreatif dalam menggali potensi daerah.
“PAD Kepahiang masih jauh dari target ideal. Kami dorong OPD lebih inovatif dalam merancang program-program peningkatan pendapatan,” ujar Abdul Haris.
Fraksi Partai Golkar melalui Padila Sandi, A.Md., menyoroti penurunan pendapatan daerah sebesar Rp70,52 miliar atau 7,9 persen yang berisiko memengaruhi efisiensi belanja pemerintah.
“Pemkab harus selektif dalam menyusun belanja agar tetap sejalan dengan visi misi kepala daerah. Penguatan kapasitas SDM di OPD juga penting agar program berjalan efektif,” katanya.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Eko Susilo menekankan perlunya sinergi program APBD dengan peran legislasi DPRD, serta integrasi dokumen perencanaan seperti RPJPD dan RPJMD.
“Kami minta agar dokumen induk pembangunan ditinjau ulang dan diselaraskan dengan arah kebijakan jangka panjang,” ujarnya.
Fraksi Gerindra melalui Nendi Sepriadi, S.Sos., M.Si., menyoroti penurunan belanja daerah, terutama belanja modal sebesar Rp65,73 miliar. Ia khawatir hal ini akan menghambat pembangunan dan ekonomi lokal.
“Belanja modal penting untuk infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu efisien dalam belanja operasional tanpa mengorbankan layanan dasar. Dana tak terduga Rp500 juta juga harus digunakan secara akuntabel dan tepat sasaran,” ujar Nendi.
Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang, Gregory Dayefiandro, S.E., M.Sc., yang memimpin rapat paripurna menyatakan bahwa seluruh pandangan fraksi akan ditanggapi langsung oleh Bupati dalam rapat lanjutan.
“Tanggapan Bupati terhadap pandangan umum fraksi akan disampaikan pada rapat paripurna tanggal 4 Juli 2025,” kata Gregory, didampingi Wakil Ketua I Bambang Asnadi dan Wakil Ketua II Ansori M.
Rapat ini dihadiri oleh 16 anggota DPRD Kepahiang, Bupati H. Zurdi Nata, Wakil Bupati Ir. Abdul Hafizh, Forkopimda, Sekda Dr. Hartono, M.Pd., M.H., pimpinan OPD, instansi vertikal, camat, serta tamu undangan lainnya.(adv)