IKOBENGKULU.COM – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, memimpin kunjungan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta DPRD Provinsi Jambi, Selasa (27/8/2024).
Kunjungan ini bertujuan untuk berkoordinasi terkait proses rekonsiliasi antara daerah penghasil batubara di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi dalam penghitungan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Batubara.
Dalam diskusi tersebut, Usin Abdisyah Putra Sembiring menekankan pentingnya sinergi antara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BPKAD, serta pemerintah kabupaten/kota penghasil batubara untuk memperjuangkan dana bagi hasil ke Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.
“Proses ini harus diperjuangkan bersama-sama. Oleh karena itu, hubungan harmonis antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot harus dijaga demi kepentingan perjuangan bagi hasil kekayaan daerah ke pemerintah pusat,” ujar Usin.
Selain itu, Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu juga melakukan studi perbandingan terkait pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan batubara.
Studi ini menitikberatkan pada sinkronisasi dan kontribusi pembiayaan program pemerintah atau kebutuhan masyarakat yang tidak diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta proses pelaporan pelaksanaan program CSR tersebut.
“Kita perlu memastikan bahwa dana CSR dikelola dengan transparan dan akuntabel. Tujuan sosial perusahaan harus tercapai, dan tidak boleh ada penyalahgunaan dana oleh pihak-pihak tertentu,” tegas Usin.
Menutup diskusi, Usin Abdisyah Putra Sembiring berharap bahwa Pemilukada mendatang akan melahirkan gubernur, bupati, dan walikota di Provinsi Bengkulu yang benar-benar memperjuangkan kepentingan daerah di atas kepentingan pribadi.
“Kita butuh pemimpin yang fokus memperjuangkan daerah, bukan yang egosentris,” pungkas Usin. ***