IKOBENGKULU.COM- Dalam upaya memastikan seluruh warga Bengkulu mendapatkan akses kesehatan yang memadai, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, telah meluncurkan program layanan kesehatan gratis.
Program ini memungkinkan seluruh masyarakat Bengkulu untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa biaya hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).
Gubernur Rohidin menegaskan bahwa inisiatif ini adalah langkah nyata untuk mewujudkan Bengkulu yang sehat dan sejahtera.
"Kami telah menjamin bahwa setiap warga Bengkulu, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak tanpa biaya melalui BPJS Kesehatan. Cukup hanya dengan KTP/KK, masyarakat bisa berobat gratis," ujarnya.
Program ini merupakan hasil kerja sama solid antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dan seluruh Bupati serta Wali Kota, yang bertujuan untuk memastikan program BPJS Kesehatan Gratis menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
"Kami berterima kasih kepada seluruh Bupati dan Wali Kota yang telah mendukung terlaksananya program ini. Tanpa mereka, program ini tidak akan berjalan sebaik sekarang," tambah Gubernur Rohidin.
Salah satu keunggulan dari program ini adalah kemudahannya. Masyarakat yang belum memiliki kartu BPJS, memiliki tunggakan, atau kehilangan kartu, tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP atau nomor induk kependudukan yang ada pada KK.
"Seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS wajib melayani masyarakat, apapun kondisinya. Ini adalah hak dasar setiap warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan," tegasnya.
Dengan program ini, Gubernur Rohidin berharap masyarakat Bengkulu semakin sehat dan tidak lagi menghadapi hambatan dalam mendapatkan akses kesehatan.
"Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi warga Bengkulu yang merasa terbebani untuk berobat. Kesehatan adalah prioritas utama kami," pungkasnya.
Program Layanan Kesehatan Gratis ini mencerminkan komitmen Gubernur Rohidin Mersyah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bengkulu, memastikan bahwa setiap warga memiliki akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu.***