IKOBENGKULU.COM – Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Menteri Hukum dan HAM, Ibnu Chuldun, melakukan kunjungan kerja ke sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Kota Bengkulu pada Kamis (22/8/2024).
Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau secara langsung pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Ibnu Chuldun didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, Santosa, serta pejabat struktural lainnya seperti Kepala Divisi Pemasyarakatan Teguh Wibowo dan Kepala Divisi Administrasi Machyudhie. Tim ini disambut langsung oleh para Kepala Satuan Kerja (Kasatker) di setiap UPT yang dikunjungi.
UPT yang menjadi fokus kunjungan meliputi Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Bengkulu, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Bengkulu, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Bengkulu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Bengkulu.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya monitoring dan evaluasi terhadap satuan kerja yang diusulkan untuk mengikuti penilaian Zona Integritas oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Tiga satuan kerja yang diusulkan untuk mengikuti penilaian tersebut adalah Rutan Kelas IIB Bengkulu, LPP Kelas IIB Bengkulu, dan Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Bengkulu.
Dalam kunjungannya, Ibnu Chuldun memantau berbagai layanan seperti kunjungan, dapur, fasilitas umum, serta layanan pembinaan bagi warga binaan di setiap UPT. Ia juga berdialog dengan para pegawai untuk mengevaluasi kesiapan dan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di masing-masing satuan kerja.
Ibnu Chuldun memberikan arahan penting kepada para Kasatker dan pegawai, menekankan pentingnya mitigasi risiko, peningkatan kualitas layanan, inovasi unggulan, serta pengelolaan kehumasan yang efektif.
"Perhatikan mitigasi risiko, tingkatkan layanan di satuan kerja, inovasi yang diunggulkan, dan pengelolaan kehumasan. Persiapkan satuan kerja yang berkompetisi dengan matang, dan pastikan tidak ada pungli atau gratifikasi," tegas Ibnu.
Ia juga mengingatkan agar seluruh jajaran tetap menjaga profesionalisme dan integritas dalam setiap tindakan, memastikan setiap satuan kerja mencerminkan birokrasi yang bersih dan melayani.
Kunjungan Ibnu Chuldun dan timnya diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja dan integritas di seluruh UPT Pemasyarakatan di Bengkulu, guna menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, dan mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu, Santosa, mengapresiasi kunjungan dan arahan yang diberikan oleh Staf Ahli Menteri.
Ia berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan memastikan setiap satuan kerja di bawah jajarannya siap mengikuti penilaian Zona Integritas dan meraih predikat WBK/WBBM.
Dengan upaya ini, diharapkan satuan kerja di Bengkulu dapat memberikan pelayanan publik yang lebih optimal, serta berkontribusi dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi dan berorientasi pada pelayanan prima.***