JAKARTA, IKOBENGKULU.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang aktif dalam menjaga lingkungan dan mengatasi dampak perubahan iklim.
Menurutnya, upaya menjaga kelestarian bumi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan gerakan bersama antara masyarakat dan pemerintah.
"Karena memang semuanya butuh gerakan dari masyarakat dan pemerintah bersama-sama. Sehingga kita bisa wujudkan bumi yang berkelanjutan," ujar Presiden Jokowi usai menghadiri acara Penyerahan SK TORA dan Peninjauan Expo Festival LIKE 2 di Jakarta Convention Center.
Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan untuk kualitas hidup yang lebih baik.
"Kalau lingkungan tidak bisa terjaga, yang paling berpengaruh adalah terhadap kualitas hidup kita. Baik berupa penyakit, kekeringan, hingga tekanan terhadap pangan. Ini yang harus menjadi perhatian bersama," tambahnya.
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyoroti sektor-sektor yang memberikan tekanan besar terhadap lingkungan, seperti kehutanan, energi, dan pertambangan.
Ia mengingatkan bahwa kesalahan dalam mengelola sektor-sektor ini bisa berdampak negatif bagi Indonesia.
"Jadi saya sering sampaikan, semua pertambangan harus punya nursery (persemaian). Pemulihan lingkungan dan rehabilitasi hutan harus menjadi perhatian utama dari Kementerian Kehutanan," tegasnya.
Pada acara tersebut, Presiden Jokowi juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), dan lahan sawit rakyat.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menyampaikan bahwa pemerintah menyerahkan SK Hutan Sosial seluas 1,07 juta hektar.
Selain itu, pemerintah juga menyerahkan SK TORA seluas 43.000 hektar, termasuk Hutan Adat seluas 15.879 hektar, serta SK untuk lahan sawit rakyat seluas 37.000 hektar yang dialokasikan untuk program peremajaan sawit rakyat.
"Dengan penyerahan tersebut, total realisasi hutan sosial telah mencapai 8,18 juta hektar yang diberikan kepada 1,4 juta kepala keluarga," ungkap Menteri Siti Nurbaya.
Menteri Siti juga menegaskan bahwa penyelesaian akses pengelolaan hutan menjadi prioritas pemerintah dengan target 12,7 juta hektar. Pemerintah berkomitmen untuk terus mempercepat realisasi ini demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.***