JAKARTA, IKOBENGKULU.COM - Salah satu agenda dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Program Dukungan Manajemen Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 adalah penguatan dari para narasumber kepada para peserta dalam rangka menunjang kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik di unit eselon 1 maupun kantor wilayah, Selasa (16/7/2024).
Pada sesi pertama, evaluasi tentang hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) disampaikan oleh Tenaga Ahli Madya SPI Monitoring KPK, Fachruddin Putra Jaya, yang menekankan pentingnya komunikasi dalam upaya transparansi dan integritas.
"Berdasarkan laporan SPI 2023, pentingnya kombinasi antara persepsi pengalaman dan data objektif dalam mengukur risiko dan praktik korupsi sangat jelas. Responden dari pegawai internal dan masyarakat eksternal memberikan pandangan mengenai efektivitas kegiatan antikorupsi yang dilakukan Kemenkumham," kata Fachruddin.
Selanjutnya, Kepala Subauditorat I.B.1 Auditorat Utama Keuangan Negara I BPK RI, Iwan Gunawan, membahas pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel.
.jpeg)
"Realisasi anggaran per eselon I menunjukkan beberapa unit kerja Kemenkumham berhasil mencapai persentase realisasi yang tinggi. Misalnya, Sekretariat Jenderal mencapai 95,24% dari anggaran yang disediakan, dan Ditjen Imigrasi mencatatkan 98,24%. Namun, Inspektorat Jenderal menunjukkan realisasi yang lebih rendah, yakni 96,82%," jelas Iwan.
Ia juga menekankan komitmen Kemenkumham untuk meningkatkan perencanaan anggaran dan manajemen aset agar tepat jumlah, mutu, harga, dan waktu.
Narasumber dari Value Alignment Advisory, Henry Christianto, membahas draft pertama visi, misi, dan tujuan strategis untuk periode 2025-2029.
"Dokumen ini memaparkan visi Kemenkumham untuk 2025-2029, yaitu terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Visi ini didukung oleh sejumlah misi, termasuk pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM, implementasi strategi dan kebijakan yang efektif, serta reformasi birokrasi yang berkelanjutan," ujar Henry.
Dokumen ini juga menetapkan beberapa tujuan strategis yang mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi, penguatan kapasitas masyarakat sipil, serta peningkatan kesadaran dan penegakan hak asasi manusia.
"Melalui pemberian materi ini, diharapkan dapat menunjang satuan kerja dalam berkinerja secara optimal," tambah Henry. ***